Mengapa?
Karena fakta menunjukkan:
belum pernah terjadi Panglima TNI menarik hakim hanya karena tidak menyukai putusannya.
Tidak ada tradisi “recall” ala politik parlementer.
Tidak ada ancaman pergantian karena perubahan arah kepentingan partai.
Tidak ada tekanan elektoral.
Tidak ada hutang budi kepada fraksi politik.
Prajurit tidak lahir dari transaksi pemilu.
Prajurit tidak hidup dari kompromi partai.
Dan prajurit tidak bergantung pada tepuk tangan politik untuk mempertahankan kehormatannya.
Tentu saja ini adalah satire.
Ini bukan ajakan mengganti demokrasi dengan militerisme.
Ini justru sindiran keras terhadap kemunafikan sistem politik kita sendiri.
Kita terlalu sering menuduh seragam sebagai ancaman kebebasan,
tetapi lupa bahwa kebebasan hakim paling sering runtuh bukan karena sepatu lars,
melainkan karena tekanan kekuasaan politik yang memakai jas dan dasi.
