Oleh: Rika Dikri
Yayasan Bina Ruhani Nusantara
Di sebuah ruang gelap dalam tradisi suksesi Conclave Vatikan abad pertengahan, tiga kardinal ahli taktik birokrasi berkumpul tanpa pernah membawa niat untuk mencalonkan diri sebagai Paus. Mereka sadar betul bahwa peran mereka bukanlah menjadi simbol kesucian Gereja, melainkan menjadi Kingmakers—para perancang skenario di balik layar. Dengan memegang kantong suara para uskup daerah, menguasai akses logistik kelembagaan, serta mengontrol jaringan diplomasi hotel bintang lima, ketiganya saling mengunci. Jika Kardinal A menyodorkan kandidatnya, Kardinal B dan C akan segera menjalin koalisi tak tertulis di lorong-lorong rahasia hanya untuk meruntuhkan dominasi tersebut.
Persaingan ini bagaikan cara kerja Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam menggalang kekuatan di panggung Nahdlatul Ulama; seorang konsolidator jaringan struktural dan kiai sepuh yang selalu lincah bermanuver di antara lipatan birokrasi, pemerintah, dan internal jam'iyah.
Di era politik modern Washington DC, panggung belakang layar Partai Republik dikendalikan oleh operator dingin seperti Karl Rove yang dijuluki "Bush's Brain". Rove tak pernah bertarung dalam pemilu terbuka untuk memperebutkan kursi presiden. Namun, dialah yang mendikte peta koalisi Kongres, merancang narasi media, dan memobilisasi modal finansial dari jaringan donor raksasa untuk menundukkan lawan-lawannya. Gaya permainan ini menjelma pada sosok Nusron Wahid—seorang operator taktis yang sangat agresif, cerdik membaca kehendak Istana, serta piawai menggerakkan sel-sel gerakan muda dan dukungan logistik secara cepat hingga ke tingkat cabang-cabang daerah.
Sementara itu, model penguasaan mesin politik formal dan basis massa akar rumput seperti dalam Politbiro Uni Soviet pasca-Lenin terpancar kental dalam manuver Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia adalah seorang playmaker yang tidak hanya menggenggam institusi partai, tetapi juga sangat piawai memobilisasi emosi dan sentimen massa bawah tanah.
Ketiga playmaker yang tumbuh dari rahim perguruan aktivis yang sama ini—jaringanHMI-PMII dan GP Ansor generasi 1990-an hingga 2000-an—pada akhirnya terjebak dalam hukum politik yang abadi. Karena berburu di hutan konstituen dan instrumen yang sama (pengurus PCNU/PWNU, aktivis Ansor, jaringan alumnus PMII, dan restu para kiai khos), mereka nyaris tidak pernah bisa bersatu. Setiap menjelang perhelatan Muktamar PBNU, segitiga rivalitas ini selalu memainkan kombinasi pengaruh kuasa, intrik diplomasi belakang layar, dan aliran logistik demi mendudukkan figur Ketua Umum Tanfiziyah yang paling ramah pada agenda faksi mereka.
Apakah fenomena persaingan sengit tiga playmaker ini merupakan sebuah ancaman destruktif bagi NU? Dalam kacamata sosiologi politik, dinamisnya perebutan kursi Ketua Umum Tanfiziyah yang dimainkan oleh trio playmaker tersebut sesungguhnya adalah hal yang wajar dan lumrah terjadi dalam organisasi modern mana pun. Tanfiziyah adalah badan eksekutif organisasi. Sebagai mesin manajerial, administrator birokrasi, dan pelaksana program-program jam'iyah, wajar jika ruang Tanfiziyah dipenuhi oleh dialektika realpolitik, negosiasi logistik, persaingan pengaruh, hingga perebutan posisi tawar (bargaining position) di hadapan kekuasaan nasional. Dalam ranah Tanfiziyah, kecerdikan taktis dan kemampuan menggalang jaringan adalah modal kerja harian.
Namun, Nahdlatul Ulama bukanlah partai politik yang seluruh instrumennya diukur berdasarkan kalkulasi elektoral dan akumulasi kekuasaan semata. NU adalah sebuah gerakan kebudayaan dan keagamaan (jam'iyah diniyah ijtimaiyah). Di atas kemudi Tanfiziyah yang riuh oleh gertakan strategi, lobi-lobi malam, dan lalu lintas arus modal, terdapat sebuah mahkota tertinggi yang tidak boleh tersentuh oleh pragmatisme transaksi: posisi Rais Aam PBNU.
Jika panggung Tanfiziyah boleh dinamis dan dipenuhi oleh manuver para playmaker, maka untuk kursi Rais Aam, seluruh warga nahdliyin harus bersepakat pada satu prinsip mutlak: ia harus steril dari politik uang, steril dari tekanan kekuasaan praktis, dan murni dipilih berdasarkan keparipurnaan legitimasi moral.
Untuk memahami betapa sakral dan pentingnya menjaga kebersihan pimpinan puncak dari transaksi materi, kita dapat menengok ke sebuah lorong sempit di kota Najaf, Irak. Di sebuah rumah kontrakan kusam yang dindingnya mulai terkelupas, tinggal Grand Ayatollah Ali al-Sistani. Ia adalah pemimpin spiritual tertinggi yang fatwanya dipatuhi oleh puluhan juta orang dan secara de facto membawahi yayasan keagamaan dengan dana kelolaan raksasa.
Namun, Sistani menolak kendaraan mewah, menolak fasilitas istimewa dari pemerintah, dan memilih hidup dalam kesederhanaan yang ekstrem. Ketika Irak berada di ambang kehancuran akibat perang saudara dan serbuan kelompok terorisme, Sistani tak perlu membagi-bagikan uang atau mengobral janji politik untuk didengar. Cukup dengan selembar imbauan moral dari rumah kontrakan kecilnya di Najaf, jutaan rakyat dari berbagai spektrum bergerak menyelamatkan negara.
Kisah serupa hadir di belahan dunia Barat melalui mantan Presiden Uruguay, Jose "Pepe" Mujica (2010–2015). Selama memimpin negara, Mujica menolak tinggal di Istana Kepresidenan yang megah. Ia menyumbangkan 90 persen gaji presidennya untuk program pembangunan rumah bagi warga miskin dan memilih tetap tinggal di rumah pertanian tuanya bersama istrinya, serta mengendarai mobil Volkswagen Beetle tua buatan tahun 1987. Saat masa jabatannya berakhir, ribuan rakyat melepasnya bukan dengan kalkulasi materi, melainkan dengan air mata dan rasa hormat yang mendalam.
Kedua figur abad modern ini membuktikan hukum sosiologi yang dipaparkan oleh Max Weber dan Pierre Bourdieu: kewibawaan terbesar seorang pemimpin tidak pernah lahir dari seberapa banyak materi yang ia bagikan (power), melainkan dari keparipurnaan legitimasi moral, kedalaman ilmu, dan kesederhanaan hidupnya (authority & symbolic capital). Kekuasaan prosedural yang diraih lewat politik uang memiliki tanggal kedaluwarsa, tetapi otoritas moral yang lahir dari keikhlasan akan abadi melampaui generasi.
Dalam perspektif fungsionalisme struktural (structural functionalism), posisi Rais Aam PBNU adalah guardian of values (penjaga nilai-nilai), sumber legitimasi moral, serta kompas orientasi etis ketika masyarakat mengalami disorientasi di tengah badai modernisasi dan arus digitalisasi.
