Buntut dari Surat Penangkapan, Sekutu Vladimir Putin Larang Kegiatan ICC di Rusia

SENAYAN POST - Pembicara parlemen Rusia yang sekaligus sekutu Presiden Rusia, Vladimir Putin mengusulkan pelarangan kegiatan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).

Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat penangkapan Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang dengan mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.

Vyacheslav Volodin, sekutu terdekat Vladimir Putin mengatakan bahwa perundangan Rusia harus diubah dan melarang segala aktivitas ICC di negara itu.

Baca Juga: China Tak Indahkan Surat Penangkapan Vladimir Putin oleh ICC, Beijing Sebut Standar Ganda

Volodin juga menambahkan bahwa Rusia harus menghukum siapa pun yang memberikan 'bantuan dan dukungan ' kepada ICC.

"Penting untuk menyusun amandemen undang-undang yang melarang aktivitas ICC di wilayah negara kita," tulis Volodin pada 25 Maret 2023, dikutip SenayanPost.com dari Reuters.

Volodin mengatakan bahwa Amerika Serikat telah membuat undang-undang untuk mencegah warganya diadili oleh pengadilan Den Haag dan bahwa Rusia harus melanjutkan pekerjaan itu.

Baca Juga: 3 Hari setelah ICC Kirim Surat Penangkapan Vladimir Putin, Rusia Ancam Balik Rudal Hipersonik

Setiap bantuan atau dukungan untuk ICC di Rusia, katanya, harus dihukum berdasarkan aturan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan awal bulan ini yang menuduh Putin melakukan kejahatan perang secara ilegal mendeportasi ratusan anak dari Ukraina.

Dikatakan ada alasan yang masuk akal untuk percaya bahwa Putin memikul tanggung jawab pidana individu.

Baca Juga: Vladimir Putin Undang Xi Jinping ke Moskow usai ICC Keluarkan Surat Penangkapan

Para pejabat Rusia telah memperingatkan bahwa setiap upaya untuk menangkap Putin, pemimpin terpenting Rusia sejak hari terakhir tahun 1999, akan sama dengan pernyataan perang terhadap tenaga nuklir terbesar di dunia itu.

Dalam surat perintah pertamanya untuk Ukraina, ICC menyerukan penangkapan Putin atas dugaan deportasi anak-anak secara tidak sah dan pemindahan orang secara tidak sah dari wilayah Ukraina ke Federasi Rusia sejak 24 Februari 2022.