Di Tengah Kelumpuhan Listrik Nasional Kuba, Trump Klaim Punya Hak Bebaskan atau Kuasai Havana

photo author
Ragil Firdaus, Senayan Post
- Selasa, 17 Maret 2026 | 21:15 WIB
Presiden AS Donald Trump berikan pujian kepada Hamas dalam pidato kenegaraan atau State Union belum lama ini. (X.com/@WhiteHouse)
Presiden AS Donald Trump berikan pujian kepada Hamas dalam pidato kenegaraan atau State Union belum lama ini. (X.com/@WhiteHouse)

SENAYANPOST – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan diplomatik dengan menyatakan keinginannya untuk "mengambil alih" Kuba. Pernyataan kontroversial ini disampaikan di tengah krisis energi hebat yang sedang melumpuhkan seluruh wilayah pulau di Karibia tersebut.

Dalam laporan yang diterbitkan oleh Russian Today pada Selasa, (17/3/26), Trump mengungkapkan ambisinya saat berbicara di Ruang Oval Gedung Putih. Ia mengklaim bahwa dirinya merasa akan memiliki kehormatan untuk mengambil alih negara tersebut dalam bentuk tertentu.

"Saya percaya saya akan memiliki kehormatan untuk mengambil alih Kuba. Itu adalah kehormatan besar," ujar Trump sebagaimana dikutip oleh Russian Today.

Ketika ditanya lebih lanjut oleh para wartawan mengenai maksud pernyataannya, Trump menambahkan, "Apakah saya akan membebaskannya atau mengambilnya, saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan terhadapnya."

Baca Juga: Kabar Baik Pemudik Sumbar: Jalur Lembah Anai Beroperasi 24 Jam Selama Lebaran 2026

Konteks Krisis Energi dan Tekanan Politik

Pernyataan keras ini muncul di saat warga Kuba sedang menghadapi penderitaan akibat pemadaman listrik total secara nasional. Kurangnya pasokan bahan bakar minyak membuat pembangkit listrik yang sudah tua tidak dapat beroperasi, menyebabkan sekitar 11 juta orang hidup tanpa aliran listrik.

Kondisi ini diperparah oleh kebijakan "blokade minyak" atau embargo yang diterapkan pemerintahan Trump. Amerika Serikat mengancam akan menjatuhkan tarif pajak tinggi bagi negara mana pun yang nekat menjual minyak mentah kepada Kuba.

Washington beralasan bahwa langkah ini dilakukan karena kedekatan hubungan diplomatik Kuba dengan negara-negara seperti Rusia, Tiongkok, dan Iran.

Beberapa laporan media internasional bahkan menyebutkan bahwa salah satu tujuan tersembunyi dari tekanan ini adalah untuk mendongkel posisi Presiden Kuba saat ini, Miguel Diaz-Canel, dari kekuasaan.

Baca Juga: Pemerintah Cairkan Bonus ASEAN Para Games: Peraih Medali Emas Perorangan Terima Rp1 Miliar

Meskipun demikian, pemerintah Kuba tetap berupaya melakukan dialog dengan Washington, asalkan pembicaraan tersebut didasarkan pada kesetaraan dan rasa hormat terhadap kedaulatan negara.

Respons Internasional dan Pihak Rusia

Pernyataan Trump tersebut memicu kecaman dari berbagai pihak internasional. Rusia, yang merupakan sekutu lama Kuba, melalui Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov, mengutuk tindakan Amerika Serikat sebagai langkah ilegal yang bertujuan untuk menciptakan ketidakstabilan di kawasan tersebut.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ragil Firdaus

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X