Opini: Indonesia pada Tahun 2023 | oleh AH Hendropriyono

Baca Juga: Mantan Gubernur Sumatera Barat Azwar Anas Berpulang, AM Hendropriyono Sampaikan Bela Sungkawa

Di Asia Tenggara sedang terjadi sengketa kedaulatan yang kronis antara Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan yang menuntut perbatasan laut mereka di Laut China Selatan (LCS), yang kemudian menjadi akut pada 2019 karena terlibatnya China.

aIndonesia yang semula juga tidak terlibat menjadi terlibat, karena China menuntut perbatasan lautnya 90% mutlak di wilayah LCS dalam 9 (sembilan) garis putus-putus, sehingga menindih batas ZEE (Zone Ekonomi Eksklusif) dan beririsan langsung dengan batas perairan kepulauan Natuna Indonesia.

Para provokators politik di dalam negeri Indonesia lantas mendengungkan sikap anti China, yang paralel dengan provokasi politik langsung dari para petinggi AS di Asia Tenggara dan Asia Timur.

Kedatangan Wapres AS Ms Kamala Haris pada tanggal 22 Nopember 2022 ke pulau Palawan di LCS dan kunjungan Ketua DPR AS Ms Nancy Pelocy sebelumnya pada tanggal 2 Agustus 2022 di Taiwan merupakan langkah geostrategi agar China terpancing, sehingga lebih memikirkan proyeksi kekuatan militernya ke Asia Tenggara dan Asia Timur daripada berpikir untuk membantu Rusia di medan perang Eropa.

Baca Juga: Pabrik Rendang di Bulgaria, Buka Peluang Besar Pengusaha Rumah Makan Padang Buka Cabang di Eropa

Namun sejatinya China yang terkenal dengan sifat kekenyalan strateginya, sudah mendahului sejak Januari 2022 melangkah dengan tidak lagi mengangkat isu sembilan garis putus-putus tetapi menggantinya dengan isu tiga SHA, yang berarti hanya meliputi empat pulau saja di LCS, yaitu kepulauan Spratly, Paracel, Pratas dan Macclesfield Bank.

Strategi alternatif tersebut berhasil menentramkan kegusaran Indonesia, sehingga Presiden RI Jokowi sebagai Presiden G20 dan calon Ketua ASEAN tahun 2023 waktu itu kemudian bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada tanggal 26 Juli 2022 di Beijing.

Pertemuan tersebut membahas pelaksanakan dari konsensus KTT ASEAN-China 2021 yang lalu, yaitu menjunjung regionalisme terbuka dan memajukan kemitraan yang strategis-komprehensif demi keamanan dan kemakmuran kawasan.

Konsep Belt and Road Initiative (BRI) China 2013 bertujuan menggeser ekonomi dunia ke Eurasia dan politik dunia ke multipolar, sehingga merupakan kunci stabilitas pembangunan yang berkelanjutan bagi negara-negara di Asia Tenggara.

Karenanya maka hubungan ASEAN dengan China menjadi semakin dekat, yang tentu saja hal ini tidak disukai oleh Barat.

Baca Juga: Ada Menteri yang Ingin Fokus Urus Sepak Bola, Wapres Bilang Begini Soal Reshuffle Menteri

Dukungan Barat melalui National Endowment for Democracy (NED) yang berbasis di Washington dan kaki-kaki tangannya yang antara lain yaitu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) International Republican Institute (IRI), telah memberikan kekuatan politik berupa jejaring dan dana yang cukup besar untuk mengusung Anwar Ibrahim yang merupakan kawan lama AS ke tampuk kekuasaan di Malaysia.

Daniel Twining sebagai pimpinan IRI dalam acara pertemuan di CSIS (Center for Strategic and International Studies) pada tahun 2018 di ibukota Kuala Lumpur menyatakan, bahwa mereka telah bekerja keras selama 15 tahun untuk memperkuat partai-partai oposisi Malaysia, sehingga mampu menumbangkan UMNO yang sudah berkuasa selama 61 tahun.

Jejaring NED telah memainkan peran yang sentral dalam menempatkan tokoh-tokoh oposisi yang didukung AS ke dalam pemerintahan kerajaan Malaysia.