Opini: Indonesia pada Tahun 2023 | oleh AH Hendropriyono

Ia katanya membaca pernyataan dari Dewan Pers yang cukup khawatir, karena jurnalis berpotensi masuk penjara akibat pemberitaan sehingga akan tercipta suasana ketakutan dan perilaku swasensor.

Pejabat-pejabat asing dan para “ahli” Barat tersebut pura-pura prihatin terhadap demokrasi di Indonesia, kebebasan individu di ruang privat dan kebebasan pers, walaupun sudah jelas bahwa kebebasan yang menyangkut sex dan kohabitasi adalah delik aduan dan juga tidak ada kriminalisasi terhadap pers, karena hal yang menyangkut delik pers justru tidak ada sama sekali di dalam KUHP Indonesia yang baru. Bahkan peraturan-peraturan daerah yang selama ini bertentangan dengan KUHP, kini dinyatakan tidak berlaku (Edwar Omar Sharif Hiariej, 2022).

Pada tahun 2023 serangan-serangan intelijen Barat yang tanpa dasar kebenaran seperti itu akan terus merebak di Indonesia, untuk memancing munculnya Street Justice (pengadilan jalanan) yaitu pengadilan yang bukan digelar di Badan Peradilan, tetapi pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat dengan main hakim sendiri atau dengan membentuk opini umum melalui media massa.

Seperti pada tahun 2016 kasus Jessica yang dipersalahkan oleh opini masyarakat, telah menjadi beban yang berat bagi hakim untuk dapat bersikap netral.

Demikian pula dalam kasus Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) telah terjadi penekanan psikis oleh gerombolan massa terhadap para penegak hukum, sampai berhasil mempercepat proses kasus tersebut di Badan Peradilan yang syah.

Pembentukan opini umum di zaman Internet Of Things (serba internet) atau masyarakat berteknologi 4.0 di era ini mampu dengan cepat dan meyakinkan, untuk menghakimi innocent person (orang yang tidak bersalah) menjadi dipersalahkan ataupun sebaliknya.

Pengerahan opini massa untuk menghakimi seseorang sampai seolah-olah ia bersalah, merupakan suatu kategori dari peradilan jalanan yang masih akan terjadi pada tahun 2023.

Strategi pancingan (Eliciting Strategy) melalui sejenis NED dengan LSM-LSM kaki tangannya, niscaya akan terus berusaha untuk mendorong aksi-aksi pelanggaran hukum dengan alasan tidak mempercayai hukum positif di Indonesia.

Negara kita adalah negara hukum, terlepas dari masih tidak maksimalnya penegakkan hukum dalam menjalankan tugasnya, namun tidak boleh memberikan “kewenangan” yang ilegal kepada masyarakat (m.Lampost.co dengan ilustrasi peradilan jalanan Tempo.co, 2016).

Faaktor kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat selain karena tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, intoleransi agama dan lain-lain, yang paling menonjol adalah akibat pengaruh intelijen Barat yang menginginkan destabilisasi pemerintahan RI yang tidak mau didikte oleh mereka.

Dalam persiapan Pemilu tahun depan kegiatan pre-emptive strategy (strategi peniadaan) intelijen akan lebih mengemuka, dengan meniadakan kemungkinan sosok yang tidak disukai atau dikehendaki Washington maju sebagai calon Presiden RI.

Pemerintahan RI yang dikehendaki adalah yang siap untuk masuk dalam jajaran negara-negara proxy Asia Tenggara dan Asia Timur, untuk menghadapi persekutuan Rusia dengan Iran dan Arab Saudi, serta China dengan India yang semakin solid.

Rusia telah membuat perjanjian pembelian minyak $40 miliar dengan Iran dan mulai membeli sejumlah besar komoditas export Arab Saudi. China dengan India telah sepakat untuk saling menjaga keamanan bersama secara damai di perbatasan mereka.

Presiden China Xi Jinping tahun lalu telah memproklamirkan awal dari era petroyuan di Riyadh, yang dikemas sebagai internasionalisasi mata uang China untuk digunakan dalam perdagangan minyak melalui Shanghai Petroleum and National Gas Exchange.

Perdagangan multilateral tersebut dilakukan, sambil mengundang negara-negara monarki di Teluk Persia untuk segera bergabung.

Para pejabat tinggi serta pemimpin bisnis China bersama-sama dengan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk (GCC) kemudian bersepakat untuk setiap waktu mempromosikan peningkatan volume perdagangan. Beijing siap untuk mengimpor minyak mentah dan gas alam secara konsisten dalam jumlah besar dari GCC.