Arab Saudi Dukung Otoritas Palestina Memerintah di Gaza, Hamas Justru Bilang Begini

"Kami khawatir tentang risiko perang yang meluas di Lebanon dan tidak melihat adanya cakrawala politik," katanya.

Ia menyarankan bahwa gencatan senjata di Gaza dapat membantu meredakan konflik di perbatasan Lebanon-Israel.

Baca Juga: Politbiro Hamas Terima Tokoh Marxisme Palestina

Menlu Saudi juga menekankan pentingnya pasukan penjaga perdamaian yang dimandatkan oleh PBB untuk dikirim ke Gaza.

Selama berbulan-bulan, para pemimpin Israel telah mengancam akan melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon untuk mendorong pasukan Hizbullah ke belakang Sungai Litani dan menghancurkan ibu kota, Beirut.

AS telah menyatakan menginginkan solusi diplomatik untuk konflik tersebut tetapi akan mendukung Israel dalam perang yang lebih luas dengan Hizbullah.

Sekutu terdekat Israel itu terus mengirim persenjataan dalam jumlah besar ke Israel sementara militernya telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina di Gaza, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan menghancurkan sebagian besar wilayah kantong pantai yang terkepung itu.

Baca Juga: Hamas dan Hizbullah Bahas Perkembangan Pertempuran Gencatan Senjata dengan Israel

Tanggapan Hamas dan PFLP

Menanggapi pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) menyatakan bahwa mereka menolak pengerahan pasukan internasional apa pun di Gaza dan menekankan bahwa rakyat Palestina akan memutuskan masa depan Jalur Gaza dan bentuk pemerintahannya.

"Front tersebut menegaskan bahwa rakyat Palestina dan perlawanan mereka akan dengan tegas menghadapi segala pengaturan atau rencana internasional yang dibuat di belakang rakyat Palestina, tanpa partisipasi mereka yang nyata dan efektif, atau segala upaya untuk menggantikan pendudukan dengan pasukan internasional," pernyataan itu menambahkan.

Senada dengan PFLP, Hamas juga menyatakan bahwa pihaknya menolak usulan Saudi terkait siapa yang akan memerintah Gaza setelah perang dan pasukan asing di wilayah kantong tersebut.

Baca Juga: Israel Penjajah Caplok Lagi Tepi Barat Palestina, Terbesar dalam 30 Tahun Terakhir

"Kami tidak akan mengizinkan perwalian atau pemaksaan solusi atau (rencana) eksternal apa pun yang mengurangi prinsip-prinsip (rakyat Palestina), yang didasarkan pada hak mereka atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri," bunyi pernyataan Hamas pada 5 Juli 2024, dikutip SenayanPost.com dari Al Mayadeen English.

Hamas juga menolak adanya pasukan asing yang kemungkinan termasuk pasukan penjaga perdamaian dari PBB.