218 Hari Genosida, Hamas Ungkap Hasil Negosiasi Gencatan Senjata di Gaza dengan Israel Penjajah

Dalam sebuah laporan kepada Kongres, pemerintahan Presiden Joe Biden pada hari Jumat mengatakan masuk akal untuk menilai bahwa Israel telah menggunakan senjata AS dalam kasus-kasus yang 'tidak konsisten' dengan hukum kemanusiaan internasional.

Namun, pemerintah mengatakan mereka masih menemukan jaminan Israel yang kredibel dan dapat diandalkan bahwa mereka akan menggunakan senjata AS sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional.

Baca Juga: Ternyata Ini Alasan Penjajah Israel Tolak Gencatan Senjata dengan Hamas, Rafah Jadi Sorotan

Diplomasi tidak langsung telah gagal mengakhiri perang yang menurut otoritas kesehatan di Gaza telah menewaskan hampir 35.000 orang sejak insiden 7 Oktober.

Pembicaraan gencatan senjata di Kairo terhenti pada hari Kamis tanpa kesepakatan.

Hamas mengatakan pada awal minggu ini pihaknya menyetujui proposal mediator Qatar dan Mesir yang sebelumnya telah diterima oleh Israel.

Israel mengatakan usulan Hamas mengandung unsur-unsur yang tidak dapat diterima.

“Penolakan Israel terhadap usulan mediator melalui amandemen yang dibuatnya mengembalikan keadaan ke titik awal," kata Hamas dalam pernyataan hari Jumat.

"Mengingat perilaku (Perdana Menteri Israel Benjamin) Netanyahu dan penolakannya terhadap dokumen mediator dan serangan terhadap Rafah serta pendudukan tempat penyeberangan tersebut, kepemimpinan gerakan tersebut akan mengadakan konsultasi dengan para pemimpin persaudaraan faksi-faksi Palestina untuk meninjau ulang strategi negosiasi kita," lanjutnya.

Baca Juga: AS dan Inggris Desak Hamas Terima Proposal Gencatan Senjata Israel

Seorang pejabat senior Hamas, Khalil Al Hayya, dalam komentarnya kepada Al Araby TV mengatakan bahwa Israel yang menolak usulan mediator.

"Hamas tidak menunda atau menarik diri dari perundingan, pendudukan (Israel) menentang usulan mediator," ujarnya.

Kirby mengatakan berakhirnya perundingan, yang dimediasi oleh Direktur CIA William Burns, 'sangat disesalkan', namun AS yakin perbedaan pendapat tersebut dapat diatasi.

"Kami bekerja keras untuk menjaga kedua belah pihak tetap terlibat dalam melanjutkan diskusi, meski hanya secara virtual," katanya.***