Opini: Ekonomi Indonesia Sentris dan Keadilan Ekonomi

Baca Juga: Opini: Menuju Indonesia Emas Dengan Ekonomi Biru

Setelah kemerdekaan, Jakarta menjadi ibukota negara karena infrastrukturnya lengkap dan dijadikan pusat pemerintah kolonial.

Pembangunan ibu kota besar-besaran di era tahun 1960-an, semakin meningkatkan ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa.

Bung Karno sudah memikirkan bagaimana merekayasa pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, salah satunya dengan membuat ibu kota baru di Kalimantan.

Ibu kota baru ini, diharapkan dapat menjadi booster pertumbuhan ekonomi di luar Jawa, terutama Indonesia Timur.

Baca Juga: Opini: Ekonomi Haji Pascapandemi dan Uang Jokowi

Ibu kota baru gagasan Bung Karno tersebut kini tengah diwujudkan Presiden Jokowi dengan membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dari gambaran tersebut terlihat, hingga saat ini, ekonomi Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa. Menjadi tantangan besar bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia terdistribusi merata ke seluruh Nusantara.

Munculnya anomali antara pertumbuhan ekonomi dan angka kemiskinan di Sulawesi, Maluku, dan Papua seperti tersebut di atas, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan ukuran satu-satunya dari kesejahteraan rakyat. Di sana, terdapat pula soal keadilan ekonomi.

Keadilan ekonomi inilah yang tampaknya perlu diprioritaskan. Tanpa keadilan dalam ekonomi, pertumbuhan sebesar apa pun, tidak banyak manfaatnya bagi rakyat Indonesia.

Baca Juga: Wejangan dari AM Hendropriyono untuk Pemuda Indonesia di Taman Arum Udumbara

Kasus kemiskinan yang meningkat di sentra pertumbuhan ekonomi di Sulawesi, Maluku dan Papua menunjukkan adanya ketidakadilan ekonomi.

Dan itulah yang harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional, baik di Jawa maupun luar Jawa.***