Baca Juga: Raja Salman dan Presiden Iran Saling Undang
Dengan demikian maka tantangan yang harus dijawab oleh Kopassus adalah, melaksanakan fungsi operasional pertahanan keamanan di Papua tanpa dukungan kondisi politik terkait yang tepat.
2. Secara politik apakah ada negara sama dengan Indonesia terkait konflik di Papua?
Pada tataran politik sejatinya baik disimak bagaimana manuver politik kerajaan Maroko, ketika menghadapi isu separatisme Front Polisario yaitu suatu gerakan untuk kemerdekaan Sahara-Barat yang kaya dengan emas.
Gerakan separatis bersenjata tersebut pada tahun 1979 justru didukung PBB, namun Maroko pada 1989 telah berhasil gemilang mengatasi Polisario dengan menggalang kekuatan diplomasi politik Uni Eropa, AS dan negara-negara Uni-Afrika, untuk menghentikan kemauan separatisme Polisario yang semula didukung oleh PBB tersebut.
Baca Juga: Yana Mulyana Jadi Tersangka Kasus Suap, KPK Geledah Balai Kota Bandung
Juga ketika Spanyol menghadapi gerombolan bersenjata ETA (Euskadi Ta Askatasuna) yang beraspirasi separatisme Basque sejak 1959, Pemerintah Spanyol, Perancis dan AS pada tahun 1971 menetapkan ETA sebagai pasukan teroris, sehingga Spanyol berhasil menekan ETA pada 20 Oktober 2011 untuk menyerah dan mengumumkan gencatan senjata secara permanen.
3. Sebetulnya apa sih dasar operasionalnya?
Tentu Pancasila sebagai dasar filsafat negara diwujudkan nilai-nilainya di bidang Hankam, dengan bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara.
Juga UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Selain itu, UU RI nomer 34/2004 menyatakan bahwa Hankamrata adalah sistem yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional.
3. Nah ancaman, gangguan dan hambatan apa yang dihadapi?
Seiring dengan perkembangan hubungan Indonesia dengan AS yang secara terpendam menurun, karena kita tidak mau memusuhi musuhnya yaitu China, maka berhamburan serangan-serangan hoaks dan simulakra dari NGO-NGO asal AS di medan laga siber.
Isu politik yang diangkat adalah kebijakan pemerintah yang diskriminatif terhadap orang Papua. Tercatat setidaknya ada 11 (sebelas) NGOs (Non Government Organizations) Amerika Serikat (AS), Inggris dan LSM-LSM domestik kita sendiri di panggung The United Nations Council.