Wawancara Khusus AM Hendropriyono: Merenungkan Kopassus dan Ide Separatis Papua

SENAYANPOST - Komando Pasukan Khusus (Kopassus) merayakan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Baret Merah yang ke-71 tahun, pada Senin 17 April 2023.

Upacara HUT ke-71 Kopassus yang digelar di Markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur itu dihadiri para senior Korps Baret Merah dan para mantan Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus, seperti AM Hendropriyono.

Usai menghadiri upacara HUT Kopassus ke 71, Senayan Post diberi kesempatan untuk mewawancarai AM Hendropriyono.

Apalagi beberapa hari sebelum perayaan HUT Kopassus, kabar dari konflik Papua bahwa Tim Gabungan Satgas Yonif R 321/GT dan Kopassus diserang oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP) di Pos Mugi, Distrik Mugi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu 15 April 2023.

Baca Juga: Opini: AM Hendropriyono Bicara soal Taman Sekar Wijaya Kusuma hingga Urgensi Aksara Nusantara

Atas kejadian tersebut AM Hendropriyono punya pandangan, soal konflik di Papua

1. Apa sebetulnya tantangan yang dihadapi?

Konflik politik mengenai Irian Jaya antara kita dengan Belanda, sudah berlangsung sejak Indonesia merdeka tahun 1945 yang tidak selesai dalam Konperensi Meja Bundar (KMB) 1949 dan pada tahun 1960-1963, dilanjutkan melalui perundingan Middleburg dan perjanjian New York yang dimediasi oleh Amerika Serikat (AS).

Kepentingan AS di era perang dingin tersebut adalah membendung komunisme di Asia, dan menjauhkan hubungan Indonesia dengan Uni Soviet.

Baca Juga: Aris Nugraha Ungkap Preman Pensiun 9 Kelompok Bang Edi dan Cecep Cs Tidak Lagi Musuhan

Akhirnya melalui Referendum Act of Free Choice atau Pepera pada tahun 1969 oleh PBB yang didominasi oleh AS, Irian Jaya diakui dunia masuk dalam wilayah RI.

Kepentingan AS pada waktu itu adalah mendirikan perusahaan tambang tembaga di Ertsberg pada tahun 1970, namun pemerintah RI tidak memberi syarat kepada AS untuk ikut memerangi ide separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang telah berdiri sejak tahun 1963 atas dukungan Belanda.

Selanjutnya Belanda mendorong terlaksananya proklamasi negara Papua pada tanggal 1 Juli 1971, tanpa adanya gugatan politik yang signifikan dari pemerintah RI.

Demikian juga ketika terjadi perpecahan internal OPM menjadi faksi Pemulihan Keadilan (Pemka) pimpinan Jakob Prai sarjana lulusan Universitas Cenderawasih, dan faksi Tentara Pembebasan Nasional (TPN) pimpinan Seth Rumkorem perwira lulusan Secapa Angkatan Darat 1964, tidak ada manuver politik untuk menyusun kekuatan menghadapi perkembangan situasi tersebut.