Isu Anies Baswedan Bakal Dijegal di Pemilu 2024, Musni Umar: Bukan Isapan Jempol Semata

photo author
Yuda Alexander, Senayan Post
- Minggu, 4 Juni 2023 | 07:03 WIB
Musni Umar berpendapat kicauan Denny Indrayana tentang isu Anies Baswedan bakal Dijegal di Pemilu 2024 bukan isapan jempol semata. (Twitter.com/@aniesbaswedan)
Musni Umar berpendapat kicauan Denny Indrayana tentang isu Anies Baswedan bakal Dijegal di Pemilu 2024 bukan isapan jempol semata. (Twitter.com/@aniesbaswedan)

Pertama, itu terlihat dari sambutan warga saat Anies 'belusukan' atau safari politik.

"Mengenai penjegalan Anies, ada 5 indikatornya. 1. Setiap Anies ke daerah selalu disambut dengan spanduk yang mendiskreditkannya. 2. Info dari Jaya Suprana yang videonya tersebar luas di medsos. 3. Hasil wawancara Rossi dengan Jusuf Wanandi, hanya dua pasang capres. 4. Pernyataan Jokowi akan cawe cawe dan tidak netral. 5. Sangat masif yang mendiskreditkan Anies melalui medsos," bebernya.

Baca Juga: Kiky Saputri Prihatin Isu Perselingkuhan Makin Marak: Kebahagiaan Kenny dan Nunung Nggak Akan Lama

Tidak hanya itu, Anies juga diduga terlibat masalah KKN yang mungkin akan ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Formula E.

Kemudian Partai Demokrat yang dibajak oleh bawahan Presiden Jokowi, KSP Moeldoko.

Namun, tidak sedikit yang menilai bahwa upaya kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko merupakan urusan internal Partai Demokrat.

Baca Juga: 3 Hal yang Pantang Ditanyakan di Kencan Pertama, Haram Banget!

Hingga kini sikap Jokowi tetap sama, yaitu tidak memecat Moeldoko untuk meredakan kegaduhan.

Ada kemungkinan Peninjauan Kembali Moeldoko akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga Partai Demokrat bisa 'disetir' oleh orang-orang Jokowi.

Namun, hingga kini Moeldoko belum memberikan pernyataan resmi terkait hal tersebut.

Baca Juga: Balita Tunjukkan Tanda-tanda Mirip Masuk Angin, Waspada Infeksi Bakteri Satu Ini

Moeldoko sempat menyampaikan bahwa ia tidak tahu-menahu soal PK Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

"Cara menjegal Anies diduga keras melalui KPK dalam dugaan kasus Formula E dan PK Moeldoko tentang Partai Demokrat," tutup Musni Umar.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Yuda Alexander

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X