Tersangka Kasus Korupsi MBG Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

SENAYANPOST - Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan penasihat hukum Sony, Krisna Murti, saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Menurut Krisna, keinginan kliennya untuk menjadi justice collaborator telah disampaikan langsung kepada penyidik saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung pada Kamis (4/6).

"Semalam sudah dituangkan dalam BAP, bahwa Pak Sony akan menjadi justice collaborator. Memang beliau sampaikan sendiri kepada penyidik," kata Krisna pada 5 Juni 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Ia menambahkan, pihaknya akan segera mengajukan permohonan resmi kepada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) terkait status tersebut.

"Senin nanti kami kirimkan terkait permohonannya Pak Sony mau menjadi justice collaborator," ujarnya.

Baca Juga: Kejagung: Dadan Hindayana cs Tersangka Kasus Korupsi MBG Diduga Selewengkan Insentif SPPG

Klaim Hanya Jalankan Tekanan

Krisna mengatakan langkah tersebut diambil karena Sony merasa selama ini menjadi pihak yang paling disorot dalam perkara tersebut, terutama terkait dugaan praktik jual beli titik dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurutnya, Sony membantah tuduhan bahwa dirinya menjadi aktor utama di balik dugaan penyimpangan tersebut.

"Artinya bahwa selama ini dia dipojokkan bahwa dia adalah yang menjual titik-titik dapur, dia yang mempermainkan dapur-dapur itu. Padahal menurut Pak Sony bahwa beliau dalam tekanan, ada atensi," kata Krisna.

Ia mengklaim kliennya mendapat tekanan dari sejumlah pihak yang disebut memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan program tersebut.

"Beliau ditekan, bahwa otaknya itu bukan beliau. Jangan disangkakan jual dapur-dapur itu adalah beliau," ujarnya.

Namun demikian, Krisna belum mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud.