Salim menekankan pentingnya peningkatan pengawasan maritim, modernisasi kekuatan laut, serta pembangunan infrastruktur pelabuhan dan armada guna menjaga stabilitas jalur pelayaran dan mencegah eskalasi konflik akibat salah perhitungan strategis.
Kerja sama regional, terutama melalui ASEAN, tetap dipandang krusial, namun perlu diimbangi dengan postur pertahanan nasional yang kuat dan mandiri.
"Indonesia harus mencegah keterjebakan dalam rivalitas kekuatan besar, sambil tetap berperan sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas kawasan dan tatanan berbasis hukum, khususnya di sektor maritim," ujar Salim.
Baca Juga: Menlu AS Marco Rubio Singgung Perubahan Rezim di Iran: Lebih Kompleks dari Venezuela
Hal tersebut diutarakannya, seraya menegaskan kembali prinsip bebas dan aktif dalam politik luar negeri Indonesia.
Eskalasi Persaingan AS vs Tiongkok
Sementara itu, Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, menyoroti eskalasi persaingan AS dan Tiongkok telah memberikan tekanan serius terhadap sentralitas ASEAN, seiring menjamurnya kerja sama minilateral yang berpotensi menggerus kepemimpinan kawasan.
Montratama mengusulkan, pendekatan realisme pragmatis melalui konsep armed neutrality, yakni penguatan kapabilitas pertahanan nasional yang dibarengi dengan keterbukaan terhadap kerja sama fungsional bersama kekuatan besar.
Menurutnya, Indonesia dapat menerapkan strategi functional decoupling dengan menjalin kerja sama ekonomi dan pembangunan bersama Tiongkok, serta kolaborasi pertahanan dengan AS, tanpa harus berpihak secara politik.
"Biaya untuk menjadi musuh AS maupun Tiongkok sangat besar. Namun, ketergantungan berlebihan pada salah satu pihak juga membawa risiko strategis," terang Montratama.
Konsep Indo-Pasifik sebagai Kerangka Strategis
Pandangan lain disampaikan Dr. Jeanne Francois, Dosen Hubungan Internasional di President University, yang menilai konsep Indo-Pasifik telah berkembang dari sekadar retorika menjadi kerangka strategis yang relatif berkelanjutan dalam membentuk dinamika interaksi kawasan.
Melalui narasi Free and Open Indo-Pacific, kebijakan AS diarahkan untuk menjaga keseimbangan kekuatan, mempertahankan norma internasional.
Selain itu, hal tersebut juga dinilai serta mencegah dominasi Tiongkok tanpa memicu konflik terbuka, meskipun gaya kebijakan luar negeri Presiden Trump yang personal dan berorientasi bisnis dinilai rawan disalahartikan oleh aktor lain.
Artikel Terkait
Menlu AS Marco Rubio soal Pemerintah Iran Pasca Demonstrasi: Berubah atau Mundur
Ketua Parlemen Iran: Teheran Terbuka untuk Dialog dengan AS, Jika 'Tulus'
Presiden AS Donald Trump Berniat Lanjutkan Dialog dengan Iran, Desak Teheran Hentikan Pengembangan Senjata Nuklir
Menlu AS Marco Rubio Sebut Pemerintah Iran Melemah dari Sebelumnya, Ungkap Alasan Kirim USS Abraham Lincoln ke Timur Tengah
Menlu AS Marco Rubio Singgung Perubahan Rezim di Iran: Lebih Kompleks dari Venezuela