Penyidikan Tanpa Pengumuman Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji, Bambang Widjojanto Singgung Perubahan Kebijakan di KPK

"(Jokowi) Dipakai pada saat itu bahwa kasus ini karena kebijakan Presiden Jokowi," lanjutnya.

Menyeret Ormas Islam Terbesar di Indonesia

Pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu juga menyebutkan bahwa dugaan korupsi telah menyeret salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia

"Itu kemudian sebagiannya diduga mempengaruhi apa yang terjadi hari ini, bukan hanya soal isu tambangnya," tambahnya.

"Bukan intervensi, itu menjadi penyebab karena kemudian ditarik-tarik juga tuh isu ini ke salah satu organisasi Islam terbesar," sambungnya.

Baca Juga: Babak Baru Kasus Korupsi Harvey Moeis: Sandra Dewi Relakan Aset Mewah yang Kini Disita Kejagung

Banyak Pihak Dimintai Keterangan oleh KPK

Bambang lantas menyoroti sejumlah pihak yang telah dipanggil oleh KPK terkait kasus kuota haji.

"Ratusan biro umrah travel, umrah haji, beberapa nama kondang juga disebut. Kalau masih ingat ada Khalid Basalamah. Jadi, kasus ini dapat perhatian publik dan jadi spotlight," kata Bambang lagi.

Mengingat dalam beberapa bulan ke depan akan masuk Idul Adha dan masa haji, Bambang mengatakan bahwa kasus tersebut akan makin menarik perhatian masyarakat.

"Kalau sampai kasus ini tidak bisa dibongkar, masa sudah setahun lebih, mau menjelang Idul Adha belum selesai juga?" tuturnya.

Pelanggaran Pembagian Kuota Jadi Akar Dugaan Korupsi

Kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 ini bermula dari tambahan kuota yang diberikan Arab Saudi sejumlah 20.000.

Menurut aturan Undang-Undang kuota tambahan harusnya dialokasikan 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus.

Baca Juga: 4 Fakta Terbaru Skandal Korupsi Haji 2024, KPK Kini Beberkan Modus Oknum Pemeras Khalid Basalamah