Hasto Kristiyanto Kritik Proyek Kereta Cepat Whoosh, Sebut Megawati Kerap Pertanyakan Urgensi Pembangunan

SENAYANPOST - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berulang kali mempertanyakan urgensi pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Menurutnya, Megawati menilai kebutuhan rakyat justru lebih mendesak untuk dipenuhi di sektor pendidikan, pertanian, dan pembangunan infrastruktur dasar.

Dalam pernyataannya kepada awak media pada Sabtu, 1 November 2025, Hasto mengatakan bahwa sejak awal Megawati telah menyoroti proyek tersebut dan mengajukan pertanyaan mendasar tentang manfaat langsungnya bagi masyarakat luas.

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan KPK, Ada Pihak Lain yang Seharusnya Dipanggil Terkait Dugaan Mark Up Whoosh

"Saya menjadi saksi bagaimana Ibu Mega berulang kali menyampaikan bahwa apakah rakyat memerlukan kereta api cepat tersebut," ujar Hasto.

Sekjen PDIP itu menuturkan, Megawati menilai pembangunan proyek raksasa seperti Whoosh tidak seharusnya menjadi prioritas utama di tengah banyaknya kebutuhan rakyat di sektor lain yang lebih mendesak.

Menurutnya, Megawati menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan petani, kebutuhan akan pupuk, bendungan, hingga peningkatan akses pendidikan.

"Bukankah kebutuhan-kebutuhan rakyat untuk pendidikan, untuk bendungan-bendungan bagi para petani, kemudian untuk menyediakan pupuk, itu jauh lebih penting," lanjut Hasto.

Baca Juga: Wariskan Whoosh dengan Lilitan Utang Ratusan Triliun, Jokowi: Transportasi Umum Tak Diukur dari Laba

Kritik terhadap Perubahan Kebijakan

Selain mempertanyakan urgensi proyek, Hasto juga menyoroti adanya perubahan kebijakan dalam pelaksanaan proyek Kereta Cepat Whoosh.

Politikus partai PDIP itu menyebut awalnya proyek tersebut diklaim tidak akan menggunakan jaminan negara, namun kemudian kebijakan itu berubah.

"Kita lihat ada beberapa perubahan-perubahan kebijakan," ujar Hasto.

"Dimulai dari tidak adanya jaminan negara berubah ternyata ada jaminan negara," tambahnya.