Opini: Indonesia Darurat Akhlak

Betapa tidak -- seorang ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asyari (HA) terbukti melakukan pelanggaran susila terhadap perempuan bernama Cindra Aditi Tejakinkin (CAT).

Baca Juga: Ancam Cabut Bantuan, Yahudi Haridim Harus Ikut Wajib Militer Sejak Agustus 2024

Akibat perbuatan asusilanya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memecat HA dari jabatan Ketua KPU yang mentereng itu.

Pelanggaran susila oleh HA tersebut dinilai Prof. Mahfud MD, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sebagai skandal akhlak yang luar biasa.

Kenapa luar biasa? Karena peran penting HA sebagai Ketua KPU yang menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 lalu.

Pelanggaran susila HA ini, niscaya terkait pula dengan akhlak kepemimpinannya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilpres.

Baca Juga: Semakin ke Kanan, Tokoh Oposisi Nilai PM Benjamin Netanyahu Mulai Kehilangan Kekuasaan

Itulah sebabnya, Mahfud mengimbau, agar Pilkada Oktober 2024 diundur untuk mengganti anggota KPU yang ada sekarang.

Iya, karena menurut asumsi Mahfud, anggota-anggota KPU sekarang ini niscaya terlibat dalam "kecurangan Pemilu/Pilpres" yang diatur oleh HA.

Pernyataan Mahfud di atas, ternyata seiring dengan statement Sukidi. Menurut intelektual Muhammadiyah tersebut, saat ini jiwa bangsa Indonesa berada dalam bahaya besar.

Ini ditunjukkan dengan pudarnya batas-batas moral yang tegas antara baik dan buruk, serta benar dan salah.

Baca Juga: Kuasa Hukum Vina Desak Polda Jabar Transparan dan Profesional, Sudah Prediksi Gugatan Praperadilan Pegi Setiawan Dikabulkan

"Tatanan moral menjadi tunggang-langgang di semua lini penyelenggaraan negara. Rakyat pun kehilangan panutan dan keteladanan moral," terang Sukidi.

Sukidi mengajak segenap elemen bangsa, untuk tidak lelah mengingatkan para pemimpin membangun jiwa bangsa, dengan standar keteladanan moral yang tinggi.

Ia berpendapat Indonesia Raya, hanya dapat berdiri tegak lewat pembangunan jiwa bangsa yang diiringi raganya.