Sebut Piagam Dewan Perdamaian Gaza Banyak Kejanggalan, Dino Patti Djalal Wanti-wanti Pemerintah soal 2 Hal Ini

SENAYANPOST - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal akhirnya buka suara usai pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu di Istana Negara, Jakarta.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri, praktisi, dan ahli hubungan internasional terkait kebijakan luar negeri Indonesia, tak terkecuali soal keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace for Gaza (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.

Dewan Perdamaian Gaza ini diresmikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Davos, Swiss. 

Usai pertemuan dengan Prabowo, Dino mengatakan bahwa sikapnya tidak berubah. Menurutnya, pembentukan Dewan Perdamaian Gaza banyak ditemukan kejanggalan.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Prabowo Tak Menutup Opsi Indonesia Keluar dari Dewan Perdamaian Gaza

Oleh karena itu, mantan Wamenlu RI ini meminta pemerintah waspada terkait dua hal.

"Posisi saya mengenai Board of Peace sama sekali tidak berubah: Piagam BoP banyak kejanggalan, tapi karena Indonesia udah keburu masuk BoP, waspadai perilaku Trump dan agenda Israel utk bungkam Palestina, dan selalu jaga opsi untuk keluar dari BoP. Setelah diskusi dengan Presiden, posisi ini tetap saya pegang, dan dalam beberapa hal ternyata posisi Pemerintah Indonesia juga sejalan dengan posisi ini," tulis Dino Patti Djalal dari akun X pribadinya pada 6 Februari 2026, dikutip SenayanPost.com.

Sebelumnya, Dino mengatakan bahwa BoP adalah 'satu-satunya opsi untuk saat ini'. Ia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah fakta di lapangan.

Dino menjelaskan bahwa saat ini BoP adalah satu-satunya pintu untuk dilakukannya gencatan senjata di Jalur Gaza setelah digempur Israel penjajah selama dua tahun terakhir ini.

Baca Juga: Temui Prabowo, Eks Menlu Marty Natalegawa Tanggapi soal Keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian Gaza

"Sampai saat ini, hanya ada 20 poin rencana dan BoP sebagai satu-satunya kesepakatan untuk upaya gencatan senjata, dan yang didukung Dewan Keamanan PBB. Hanya ini. Belum ada solusi lain dari Uni Eropa, Rusia, Tiongkok, atau negara-negara Arab. Negara-negara Arab juga mendukung 20 poin rencana dan BoP. Ini tidak berarti BoP adalah solusi terbaik, dan tidak juga solusi permanen — hanya berarti pada saat ini merupakan satu-satunya upaya gencatan senjata yang ada," lanjutnya.

Lebih lanjut, Dino menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Indonesia mengalami keterbatasannya untuk terjun dalam konflik Palestina dan Israel yang rumit.

"Sehingga Indonesia secara strategis dan taktis harus berbaris dengan 7 negara muslim lainnya. 'Realistis' juga berarti Presiden sadar tidak ada jaminan BoP akan berhasil, bahkan kemungkinan gagal," ungkapnya.

Baca Juga: Wamenlu Arif Havas Oegroseno Ungkap Komite Nasional dalam Dewan Perdamaian Gaza akan Diisi Teknokrat Palestina