Pengamat: Iran Tak Bisa Kembali ke Status Quo, Demokrasi Juga Belum Pasti

SENAYANPOST - Pengamat Timur Tengah dari Middle East Institute (MEI), Siamak Namazi, menilai bahwa Republik Islam Iran telah memasuki fase krisis yang tidak memungkinkan negara itu kembali ke kondisi sebelum gelombang ketegangan dan protes besar melanda.

Namun, ia menegaskan bahwa runtuhnya rezim dalam bentuknya saat ini tidak otomatis membuka jalan bagi lahirnya Iran yang demokratis.

"Pertanyaannya bukan lagi apakah Republik Islam bisa kembali ke status quo—karena itu tidak mungkin—melainkan apa yang akan menggantikan kebuntuan saat ini, berapa lama fase ini berlangsung, dan dengan biaya apa," tulis Namazi pada 20 Januari 2026, dikutip SenayanPost.com dari Middle East Institute.

Menurutnya, meskipun keruntuhan rezim dalam bentuk sekarang semakin masuk akal dibandingkan kelangsungannya sebagai negara yang berfungsi penuh, masa depan Iran berada di wilayah abu-abu yang berbahaya—di antara kehancuran sistem lama dan ketidakpastian transisi demokratis.

Baca Juga: Pengamat: Keruntuhan Rezim Iran Bisa Datang Perlahan, Lalu Tiba-Tiba

Namazi mengidentifikasi empat faktor utama yang akan menentukan arah perubahan Iran.

1. Intervensi Asing

Namazi menilai bahwa pilihan Amerika Serikat (AS) dan aktor eksternal lainnya untuk campur tangan akan memengaruhi, namun tidak sepenuhnya menentukan, arah Iran.

Ia meragukan efektivitas serangan militer terbatas untuk menjatuhkan rezim, terlebih tanpa strategi politik yang menyeluruh.

Sementara itu, invasi darat dinilainya tidak realistis, dan rekam jejak AS dalam 'membangun demokrasi melalui kekuatan' dianggap tidak meyakinkan.

Ia juga memperingatkan agar tidak mengasumsikan bahwa kepentingan Washington sejalan dengan aspirasi rakyat Iran.

Menurut Namazi, keputusan Presiden AS Donald Trump akan lebih didorong oleh kalkulasi pribadi dan politik domestik, baru kemudian oleh kepentingan strategis AS.

Dalam skenario tersebut, kesepakatan dengan unsur-unsur rezim yang ada—atau dengan figur kuat yang muncul dari Korps Garda Revolusi Islam (IRGC)—demi konsesi minyak, isu regional, atau pembatasan nuklir, tetap sangat mungkin terjadi, meski kecil manfaatnya bagi stabilitas dan kesejahteraan rakyat Iran.