Bukan Two State Solution, Pemimpin Tertinggi Iran Usulkan Ini untuk Selesaikan Konflik Israel dan Palestina

SENAYANPOST - Bertahun-tahun, konflik Israel dan Palestina masih menjadi 'batu sandungan' di Timur Tengah.

Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan dan terakhir adalah two state solution atau solusi dua negara untuk mengakhiri konflik berdarah selama hampir delapan dekade itu.

Namun, Iran memiliki pandangan yang berbeda soal ini dan mengusulkan agar penyelesaiannya dilakukan melalui referendum nasional.

Baru-baru ini, di acara Pameran Buku Internasional Baghdad, Ayatollah Ali Khamenei menerbitkan buku berjudul "Referendum Palestina".

Baca Juga: Alasan Iran Pilih Abstain saat Voting Masa Depan Palestina di Majelis Umum PBB

Buku ini, melalui kompilasi sistematis perspektif Imam Khamenei, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, mengemukakan solusi yang jelas dan dapat diuji.

Lebih lanjut, konsep referendum digambarkan sebagai pendekatan yang rasional, populer secara global, dapat diterima, dan beradab.

Poin-poin penting lainnya yang disoroti dalam buku ini meliputi keharusan bagi penduduk non-pribumi untuk kembali ke negara asal mereka, hak untuk memilih bagi semua warga Palestina, termasuk Muslim, Kristen, dan Yahudi pribumi, dan kelanjutan perlawanan komprehensif hingga rezim perampas kekuasaan tunduk pada kehendak bangsa Palestina.

Alasan "Referendum" Berhasil: Tiga Dimensi Efektivitasnya

Dimensi moral: Standar penilaiannya adalah hak asasi penduduk asli tanah tersebut. Rencana ini tidak mengecualikan kelompok agama mana pun dan mengakui warga Yahudi dan Kristen Palestina di samping warga Muslim.

Baca Juga: Kemungkinan Israel Penjajah Kembali Serang Iran, Veteran AS Singgung Lobi Zionis di Kongres dan Gedung Putih

Dengan demikian, rencana ini berakar pada keadilan yang imparsial.

Dimensi hukum: Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip universal.

Referendum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan hak ini, selaras dengan preseden yang ditetapkan oleh pendapat penasihat badan hukum internasional.