Alasan Iran Pilih Abstain saat Voting Masa Depan Palestina di Majelis Umum PBB

SENAYANPOST - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa baru-baru ini adakan pemungutan suara atau voting menindaklanjuti resolusi Deklarasi New York yang diinisiasi oleh Arab Saudi dan Prancis.

Deklarasi New York tersebut membahas penyelesaian konflik Palestina dan Israel dengan menyodorkan two state solution atau solusi dua negara.

Resolusi tersebut pada akhirnya  disahkan dengan 142 suara mendukung, 10 suara menentang, dan 12 abstain.

Namun, ketidakhadiran Republik Islam Iran, yang telah lama dianggap sebagai pendukung setia perjuangan Palestina, menimbulkan pertanyaan serius: Mengapa Teheran tidak berpartisipasi dalam pemungutan suara ini?

Baca Juga: Kemungkinan Israel Penjajah Kembali Serang Iran, Veteran AS Singgung Lobi Zionis di Kongres dan Gedung Putih

Ternyata Iran memiliki argumen tersendiri terkait sikapnya tersebut.

Dari perspektif Iran, solusi dua negara didasarkan pada tawar-menawar politik di mana 78 persen wilayah Palestina historis dialokasikan untuk Israel dan hanya 22 persen yang ditetapkan sebagai 'negara Palestina'.

Teheran berpendapat bahwa pembagian semacam itu tidak hanya gagal memulihkan keadilan historis tetapi juga menimbulkan lapisan ketidakadilan baru bagi rakyat Palestina.

Karena alasan ini, Iran telah berulang kali menekankan bahwa perdamaian abadi hanya akan terwujud ketika hak-hak Palestina yang penuh dan tak tercabut—mulai dari hak untuk kembali hingga penentuan nasib sendiri—diakui.

Baca Juga: Iran Siap Normalisasi Hubungan Diplomatik dengan Suriah, Ali Larijani Sebut Syarat Ini

Keberatan Teheran: Mengabaikan Akar, Mendistorsi Tanggung Jawab

Dalam surat resminya kepada Sekretaris Jenderal PBB, Iran menguraikan alasan ketidakikutsertaannya: deklarasi tersebut 'mengabaikan akar krisis', 'mendistorsi tanggung jawab', dan mengabaikan 'hak-hak sah bangsa Palestina, termasuk hak untuk membela diri'.

Dari sudut pandang Teheran, menempatkan tanggung jawab yang sama pada kekuatan pendudukan dan penduduk yang diduduki merupakan distorsi realitas yang nyata.

Krisis Palestina, menurutnya, merupakan hasil dari lebih dari delapan dekade pendudukan, kekerasan, dan kebijakan apartheid oleh Israel—bukan bentrokan antara dua pihak yang setara.