Rezim Bashar Al Assad di Suriah Tumbang, Pengamat Sebut Turki Memainkan Peran Penting Sejak Awal

SENAYANPOST - Pemerintahan Suriah yang dipimpin Bashar Al Assad resmi tumbang, namun ini bukan kejutan bagi Turki.

Sebagaimana diketahui, militer Suriah (Syrian Arab Army) tidak banyak memberikan perlawanan saat oposisi bersenjata terus menguasai kota-kota penting, termasuk Damaskus.

Bulan lalu, pejabat Turki hanya mengizinkan operasi terbatas oleh kelompok oposisi bersenjata Suriah yang bersekutu dengan Hayat Tahrir Al Sham untuk menekan Assad dan Iran.

Namun, mereka tidak mengantisipasi perebutan Aleppo secara tiba-tiba.

Baca Juga: Profil Abu Mohammad Al Julani, Mantan Pimpinan Al Qaeda yang Sukses Gulingkan Rezim Bashar Al Assad

Alasan utama di balik operasi ini adalah serangan berulang kali oleh pasukan pemerintah Suriah terhadap daerah permukiman di Idlib, yang secara teratur mendorong warga sipil menuju perbatasan Turki.

Waktunya juga tepat. Rusia disibukkan dengan perang di Ukraina, sementara Hizbullah dan Iran fokus pada Israel.

Selain itu, Amerika Serikat berada dalam masa transisi, dengan Presiden terpilih Donald Trump yang akan menjabat dalam waktu satu bulan.

Ankara tengah mempertimbangkan operasi terbatas untuk mengamankan wilayah Tal Rifaat yang kecil namun penting secara strategis sementara HTS melancarkan serangannya.

Baca Juga: Rezim Suriah Bashar Al Assad Berakhir, Rusia Beri Suaka

Namun, apa yang dimulai sebagai operasi terbatas dengan cepat meningkat menjadi operasi yang signifikan, yang mengakibatkan perebutan seluruh kota hanya dalam 11 hari.

Perkembangan ini telah memposisikan Ankara sebagai kekuatan paling dominan di Suriah.

Sejak serangan tersebut, Turki telah berulang kali menyerukan dialog antara pemerintah Suriah dan pasukan oposisi, dengan menekankan perlunya mempertahankan struktur kelembagaan negara.

Pimpinan HTS Ahmed Al Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran Abu Mohammad Al Julani, sejauh ini telah mempertahankan kerangka administratif pemerintah Suriah, termasuk perdana menteri dan lembaga negara, sambil berjanji untuk menghormati semua sekte.