Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Mahfud MD Sorot Lemahnya Penegakan Hukum KPK

"Kalau kita ngejar-ngejar investor, seluruhnya orang mengatakan kalau tidak ada kepastian hukum," ungkap Mahfud.

"Nanti kalau orang mau investasi ke sini, aturanya begini-begini, nanti ada calo dari pejabat," jelasnya.

Oleh sebab itu, Mahfud mengatakan, ketakutan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia buntut tidak ada kepastian hukum akan berdampak luas khususnya di sektor ekonomi.

Baca Juga: Dua Tahun Kasus Dugaan Korupsi Workshop Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Jatim Zeiniye, Ini Harapan Pelapor Khusus untuk Penyidik KPK

Di sisi lain, Mahfud juga menegaskan penegakan hukum begitu penting bagi kemajuan ekonomi suatu negara.

"Karena aset kemajuan suatu bangsa itu kan 44 persennya di (bidang) hukum," sebutnya.

"Kekayaan kita yang katanya paling luar biasa di dunia hanya 23 persen kontribusinya terhadap suatu bangsa," imbuh Mahfud.

Nilai Lemahnya Penindakan Hukum KPK

Terkait anjloknya skor korupsi Indonesia, Mahfud mengungkapkan faktor lain.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai, niat melakukan pemberantasan korupsi hanya sebatas pada jargon saja alih-alih implementasi di lapangan.

Baca Juga: Kelompok Pegiat Anti Korupsi Ungkap Peran Abdullah Azwar Anas Terkait Tambang Emas Tumpang Pitu Banyuwangi, Ada Pelanggaran?

Mahfud lantas menduga adanya kelemahan penindakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di tahun 2025 yang dinilai menjadi salah satu faktor menurunnya IPK Indonesia.

"Saya melihat kalau dari sudut pemerintahan, kan lebih banyak slogannya," tutur Mahfud.

"Sementara di lapangan, agak kurang kuat terutama KPK di tahun lalu kan memang lemah sekali seperti nggak kerja apa-apa," tandasnya.***