Ray Rangkuti Sebut Whoosh dan IKN Proyek Ikonik Jokowi Sedang Dikuliti Masyarakat

SENAYANPOST - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) masih jadi sorotan usai terseret beberapa isu meski sudah lengser.

Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut dengan permasalahan yang dihadapi, tak berpengaruh pada popularitas Jokowi menurut survei karena tak berpengaruh pada politik saat ini.

"Soal apakah Pak Jokowi stabil atau turun, nggak penting juga bagi politik ini karena tingkat kepuasan sebesar apapun pada Pak Jokowi, pada kenyataannya nggak bisa mengubah tingkat kepuasan itu menjadi kekuatan politik," ucap Ray Rangkuti dikutip dari tayangan siniar PHD 4K di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Senin, 3 November 2025.

Meski ada Gibran Rakabuming yang menjadi Wakil Presiden, menurut Ray tak bisa memberikan dampak signifikan pada Jokowi.

Baca Juga: Jokowi Contoh Mantan Pejabat yang Terus Dikulik soal Kepemimpinannya, Pengamat Sebut Sebagai Fenomena ‘Jokowisasi’

"Walaupun ada Gibran, kenyataannya Gibran seperti tidak berfungsi, kan?" imbuhnya saat merespon pernyataan Poempida Hidayutulloh.

Hubungan Jokowi dan Prabowo, Retak tapi Tak Putus

Mengenai hubungan Jokowi dan Prabowo, Ray mengatakan tetap timbul keretakan meski ada Gibran sebagai wakilnya.

Namun, hubungan retak antara Jokowi dan Prabowo itu selalu bisa diperbaiki.

"Cuma memang, hubungan Pak Jokowi itu nggak akan terputus dengan Pak Prabowo. Retak iya, tapi retak itu masih ada garis tebalnya. Makanya sekali-kali nampil lagi bersama Pak Jokowi," sambungnya.

Kulik Proyek Era Jokowi

Menariknya, Ray mengatakan bahwa sektor pemerintahan di bawah Prabowo mulai membuka lagi persoalan terkait masa kepemimpinan Jokowi dengan mencontohkan proyek Whoosh yang saat ini tengah ramai.

Baca Juga: Wariskan Whoosh dengan Lilitan Utang Ratusan Triliun, Jokowi: Transportasi Umum Tak Diukur dari Laba

"Semua sektor dia (Prabowo) ini mulai pelan-pelan nih, Whoosh misalnya. Perdebatan soal Whoosh ini kan muncul dari Pak Purbaya kan, setelah Park Purbaya mengatakan nggak mau pakai APBN (pembayaran utang)," jelasnya.