Opini: Dari Film Bloody Nickel The Series (Membuka Kedok Hilirisasi Mantra Jokowi)

Aparat yang mendampingi "perampok tanah", ternyata punya sertifikat hak milik tanah yang diratakannya.

Baca Juga: Lirik Lagu Romaji Walk dari NCT 127: Nuga Bwado Nacheoreom Nan Geotji, On The Beat

Dari mana sertifikat tanah itu? Dari mafia tanah yang berkolusi dengan aparat desa, kepolisian, dan aparat hukum lainnya.

Rakyat melawan dan berontak? Jangan harap menang. Habis tenaga dan biaya, makin sengsara.

Hasil riset TII berjudul "Industri Keruk Nikel: Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya (Studi Kasus Di Halmahera Timur Dan Tengah), 2004, mencatat: "perselingkungan" elit politik penguasa dan oligarki nikel merentang dari lingkaran Istana Presiden dan Wapres, lingkaran para menteri, lingkaran para jenderal, lingkaran konglomerat dan politisi, hingga lingkaran pejabat daerah.

Secara khusus, dalam konteks di Maluku Utara, riset TII menunjukkan bahwa di industri nikel dari hulu ke hilir, terjadi beragam praktik hitam mulai dari: korupsi dalam registrasi dan sertifikasi tanah, klientelisme/patronase, arus keuangan gelap/ Illicit financial flow (IFF), revolving door (praktik keluar masuk pintu), konflik kepentingan (conflict of Interest), hingga oolitically-exposed persons (PEPs).

Baca Juga: EKSKLUSIF : Muhammadiyah Berharap Prabowo Subianto Perkuat Demokrasi Sipil

Salah Satu faktor kunci dari suburnya praktik korupsi dalam pertambangan nikel di Maluku Utara, adalah akibat penyanderaan dan perusakan pilar dasar demokrasi, dengan dua langkah:

1.Penaklukan kaum akademisi dan otoritas universitas di daerah.

2. Pembungkaman masyarakat sipil dan jurnalisme kritis.

Riset ini juga menunjukkan temuan khusus, terkait cerita-cerita masyarakat dari tingkat komunitas desa-desa sekitar tambang di Halmahera Tengah (Halteng), dan Halmahera Timur (Haltim) tentang praktik tambang nikel.

Baca Juga: Jalan Panjang Persatuan Nasional Palestina, China Kembali Mediasi Hamas dan Fatah Pekan Depan

Temuan khusus dari wilayah desa-desa sekitar tambang di Halteng menunjukkan bahwa praktik tambang nikel menyebabkan: Neokolonialisme di Desa-Desa Sekitar Tambang Nikel Halteng, Perusakan Ruang Hidup Rakyat dan Masyarakat Adat, Bencana dan Konflik Sosial Budaya Desa-desa Sekitar Tambang di Halteng hingga Perampasan Tanah Rakyat DesaDesa Sekitar Tambang Nikel.

Sedangkan praktik-praktik korupsi di tingkat tapak (lokasi tambang) yang ditemukan di wilayah desa-desa sekitar tambang nikel di Halteng ada empat bentuk: (1) Praktik koruptif dengan modus penggelapan kepemilikan izin Perusahaan Tambang Nikel; (2) Praktik Koruptif Dengan Modus Manipulasi Blangko Kosong Ganti Rugi; (3) Praktik Koruptif Dengan Modus Revolving Door dan Abuse of Power; dan (4) Konflik Kepentingan (Conflict of Interest).

Selanjutnya, dari temuan khusus di desa-desa sekitar tambang Haltim, terdapat cerita yang memilukan. Yaitu Perampasan Tanah serta Penggusuran Masyarakat Lokal/Adat; Perusakan Ekosistem dan Konflik Agraria; serta Politik Kavling Mafia Tanah.