Ganti Menteri, Ganti Kurikulum dan Independensi Pendidikan

Lalu pemikirannya mengenai Marhaenisme.

Marhaenisme

Marhaenisme adalah ideologi yang menentang penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa.

Nama Marhaen bahkan diambil dari nama seorang petani di Indonesia.

Nah, untuk dapat menghasilkan SDM-SDM yang berkualitas, yang mampu menghasilkan pemikiran sendiri, pendidikan tentu menjadi faktor yang teramat penting.

Namun sayangnya, sistem pendidikan Indonesia menjadikan anak-anak atau murid-murid sebagai KELINCI PERCOBAAN, karena setiap kali berganti menteri, kita pasti akan ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum.

Buat anak kok coba-coba, slogan begitu sangat menggambarkan sistem pendidikan kita.

Anak-anak dijadikan ajang kelinci percobaan tanpa adanya riset yang matang terlebih dahulu, entah itu pemerintah mencoba untuk mengubah beberapa kebijakan pendidikan di era sebelumnya atau bahkan mengadopsi sistem pendidikan asing, yang bahkan belum diuji  apakah sistem pendidikan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi realita pendidikan kita. 

Pendidikan merupakan pembangunan manusia yang sifatnya vital untuk keberlangsungan generasi dan masa depan bagaimana bangsa ini bisa terus hidup dan berjalan.

Namun sisi kelemahan pendidikan kita terjadi manakala sistem pendidikan disusun per periodik di bawah kementerian.

Sehingga ketika berganti pemerintahan atau bahkan berganti menteri, sistem pendidikan kita pun akan berganti pula, sementara dalam rangka pembangunan manusia, pendidikan tidak bisa disusun secara setengah-setengah.

Dengan demikian agak kurang tepat jika pendidikan hanya berada di bawah kementerian yang sifatnya akan terus berganti setiap 5 periode kepemimpinan di Tanah Air.

Pendidikan harusnya dibuat menjadi sebuah lembaga khusus independen yang keberadaannya tidak akan hilang ketika sebuah pemerintahan berganti, seperti misalnya Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang didirikan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk lebih fokus mengentaskan kemiskinan di Indonesia atau seperti layaknya lembaga KPK.

Di dalam lembaga tersebut nantinya akan diriset dan diadakan penelitian terlebih dahulu sistem pendidikan atau kurikulum seperti apa yang cocok diberlakukan di negara yang majemuk seperti Indonesia, saya yakin kita tidak kekurangan orang-orang pintar untuk bisa meneliti dan mengobservasi hal tersebut.

***