Apakah suatu negara dapat stabil di tengah perdebatan klaim kebenaran atas otoritas pemikiran keagamaan ? Maka jawaban satu-satunya adalah poin pertama roadmap Revolusi 30 Juni 2013 yang diucapkan oleh Jenderal Abdul Fattah As Sisi.
Setahun kemudian, Jenderal Abdul Fattah As Sisi yang pada Januari 2014 menyandang pangkat jenderal besar bintang lima, kemudian menjadi presiden Mesir. Memenangkan Pilpres pada April 2014 dari pesaingnya Hamdeen Shabahi seorang nasionalis nasseris atau sosialis Arab.
Sebelum Pilpres 2014, pada awal 2014 telah diadakan referendum atas amandemen konstitusi dengan konstituante yang diketuai oleh Amr Musa, mantan sekretaris jenderal Liga Arab. Seluruh anggota konstituante yang berjumlah 50 orang ditunjuk oleh pejabat presiden yaitu Adly Mansour yang merupakan ketua Mahkamah Konstitusi.
Mesir merupakan negara institusional yang dibangun dan ditopang oleh institusi-institusi kenegarannya seperti Angkatan Bersenjata, Kepolisian, Kehakimah, Gereja Koptik dan Al Azhar. Revolusi 23 Juli 1952 yang menumbangkan sistem monarki protektorat Britania Raya berhasil digulingkan oleh Freedom Officer yang merupakan perwira menengah Tentara Mesir.
Al Ikhwan Al Muslimun yang telah membuka pintu perang saudara pada Desember 2013 ditetapkan sebagai organisasi teroris yang terlarang. Seluruh petingginya ditangkap dan diadili dengan persidangan terbuka dengan berbagai kasus seperti kerusuhan, penjebolan penjara, spionase dan kasus-kasus terorisme.
Tidak tanggung-tanggung, salah satu saksi di suatu persidangan adalah Mantan Presiden Mesir Muhammad Husni Mubarak yang telah berkuasa selama 30 tahun.
Pada Desember 2014, penulis mendampingi Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan Prof Salim Said bertemu dengan beberapa tokoh seperti Prof Muhammad Salim Al Awwa, salah satu anggota konstituante dan merupakan tokoh Faksi Moderat Al Ikhwan Al Muslimun bahkan merupakan pengacara dari para pemimpin Al Ikhwan Al Muslimun yang berperkara hukum.
Salah satu pendapat yang menarik dari Prof Muhammad Salim Al Awwa adalah pengakuan bahwa para pemimpin Al Ikhwan Al Muslimun saat berkuasa sangat medioker memanfaatkan Presiden Muhammad Mursi untuk keserakahan politik. Prof Salim Said dalam bukunya ‘Ini Bukan Kudeta’ menyebutkan bahwa kerakusan Al Ikhwan Al Muslimun ini akibat tekanan yang dialaminya selama 80 tahun tidak menikmati kekuasaan.
