Dokumen Rahasia Bocor, Amerika Serikat Diduga Mata-matai Sekjen PBB Gegara Ini

SENAYAN POST - Sekertaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres disebut-sebut dalam dokumen rahasia Amerika Serikat yang bocor ke media sosial.

Bukan tanpa alasan, Amerika Serikat disebut memata-matai Antonio Guterres karena 'terlalu lunak' kepada Rusia yang kini sedang berperang dengan Ukraina.

Dokumen rahasia tampaknya mengungkap komunikasi pribadi antara Antonio Guterres dan wakilnya yang berfokus pada kesepakatan ekspor biji-bijian Laut Hitam.

Baca Juga: Bukan Ditolak, Ini Penjelasan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Terkait Putusan Banding Ferdy Sambo cs

Menurut dokumen yang bocor tersebut, Sekjen PBB sangat ingin mempertahankan dan bersedia mengakomodasi kepentingan Rusia untuk mewujudkannya.

"Guterres menekankan upayanya untuk meningkatkan kemampuan ekspor Rusia, bahkan jika itu berarti bekerja dengan entitas atau individu Rusia yang terkena sanksi," kata dokumen AS yang bocor itu, sebagaimana dilansir SenayanPost.com dari Al Jazeera.

Ukraina dan Rusia menandatangani kesepakatan ekspor pada Juli.

Baca Juga: Baru Saja Nikahi Lee Da In, Lee Seung Gi Diterpa Rumor Tak Sedap, Begini Reaksi sang Aktor

Mereka berkomitmen untuk mengizinkan ekspor biji-bijian, pupuk, dan barang pertanian lainnya melintasi Laut Hitam saat mereka berperang.

Guterres dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memediasi pembicaraan tersebut, yang menurut mereka akan membantu meringankan krisis pangan global.

Selama diskusi di bulan Februari, Guterres 'merusak upaya yang lebih luas untuk meminta pertanggungjawaban Moskow atas tindakannya di Ukraina' sebagaimana yang tercantum dalam dokumen yang bocor itu.

Baca Juga: Cara Daftar Mudik Gratis 2023 dari Bank BTN, Tersedia Rute Tujuan Jakarta - Surabaya.

Dokumen AS lainnya dari pertengahan Februari mengatakan Guterres menyatakan 'kecewa' setelah menelepon Ursula von der Leyen, presiden Komisi Eropa, di mana dia mengatakan Uni Eropa bermaksud meningkatkan produksi senjata dan amunisinya untuk Ukraina.

Menanggapi dokumen rahasia tersebut, PBB menolak mengomentarinya.