Baca Juga: Al Azhar Kutuk Keras Upaya Israel Penjajah Duduki Jalur Gaza Palestina
"Jutaan warga Australia telah turun ke jalan, termasuk 300.000 orang di Sydney akhir pekan lalu, menuntut sanksi dan diakhirinya perdagangan senjata dengan Israel. Pemerintah Australia masih mengabaikan seruan ini," ujar Senator David Shoebridge, juru bicara partai tersebut untuk urusan luar negeri, dalam sebuah pernyataan.
Jaringan Advokasi Palestina Australia (APAN) juga mengkritik pengumuman tersebut, menyebutnya sebagai "kedok politik, membiarkan genosida dan apartheid Israel berlanjut tanpa perlawanan, dan mengalihkan perhatian dari keterlibatan Australia dalam kejahatan perang Israel melalui perdagangan senjata dan komponen yang berkelanjutan".
"Hak-hak Palestina bukanlah hadiah yang diberikan oleh negara-negara Barat. Hak-hak tersebut tidak bergantung pada negosiasi dengan, atau perilaku atau persetujuan dari para penindas kolonial mereka," kata APAN dalam sebuah pernyataan.
Menurut Albanese, keputusan Australia untuk mengakui hak Palestina atas negara mereka sendiri akan "didasarkan pada komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina (PA)".
Baca Juga: Netanyahu Klarifikasi, Tidak Ingin Ambil Alih Jalur Gaza Tapi Bebaskan Daerah Kantong dari Hamas
"Komitmen yang terperinci dan signifikan" ini mencakup penegasan kembali PA bahwa mereka "mengakui hak Israel untuk hidup dalam damai dan aman" dan berkomitmen untuk "mendemiliterisasi dan menyelenggarakan pemilihan umum", ujar Albanese saat mengumumkan keputusan tersebut.
PA adalah badan pemerintahan yang telah mengawasi sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel sejak pertengahan tahun 1990-an.
Otoritas Palestina juga tidak menyelenggarakan pemilihan parlemen sejak tahun 2006 dan telah dikritik oleh beberapa warga Palestina karena membantu Israel mempertahankan kontrol ketat atas penduduk di Tepi Barat.
Albanese mengatakan bahwa komitmen yang diperoleh Australia merupakan "kesempatan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina dengan cara yang mengisolasi Hamas, melucuti senjatanya, dan mengusirnya dari wilayah tersebut untuk selamanya".
Baca Juga: Human Rights Watch: Israel Penjajah Gunakan Bom Buatan AS untuk Serang Sekolah di Jalur Gaza
Hamas telah berkuasa di Jalur Gaza sejak 2007, saat ia berperang singkat melawan pasukan yang setia kepada Presiden PA Mahmoud Abbas.***
Artikel Terkait
Netanyahu Tolak Mentah-mentah Negara Palestina yang Berdaulat, Sebut akan Hancurkan Israel di Masa Depan
Qatar dan Mesir Minta Hamas Lucuti Senjata, Syarat Solusi Dua Negara Israel dan Palestina
Ikuti Jejak Prancis-Inggris, Kanada Bakal Akui Kedaulatan Negara Palestina di Sidang PBB
PBB Khawatir soal Rencana Israel Penjajah Ambil Alih Jalur Gaza, Sebut Bahayakan Sandera dan Masa Depan Negara Palestina
Al Azhar Kutuk Keras Upaya Israel Penjajah Duduki Jalur Gaza Palestina