Hamas dan Fatah Akhirnya Sepakat Bentuk Komite Administratif di Jalur Gaza Pascaperang

SENAYANPOST - Gerakan Hamas dan Fatah dari Otoritas Palestina akhirnya sepakati pembentukan komite administratif untuk mengatur Jalur Gaza setelah perang belum lama ini.

Sebelumnya, diskusi dan negosiasi antara Hamas dan Fatah terkait pemerintahan Jalur Gaza pascaperang sering menghadapi jalan buntu.

Akhirnya kedua faksi terbesar Palestina itu sepakat mengenai hal tersebut setelah diskusi di Kairo, Mesir.

"Rangkaian diskusi yang diadakan antara delegasi Hamas dan Fatah di Kairo di bawah naungan pejabat di Badan Intelijen Umum berakhir dengan kesepakatan untuk membentuk komite administratif untuk Jalur Gaza," kata seorang sumber senior Hamas pada 5 November 2024, dikutip SenayanPost.com dari The Cradle.

Baca Juga: Donald Trump Klaim Menang Pemilu AS 2024, Kalahkan Kamala Harris Kandidat dari Demokrat

Sumber tersebut menambahkan bahwa Hamas menyodorkan visi terperinci untuk pekerjaan, tugas, dan wewenang komite tersebut.

"Sementara delegasi Fatah meminta untuk meninjau kepemimpinan pusatnya, yang mengharuskan diadakannya pertemuan dan tindak lanjut di kemudian hari," tambahnya.

Laporan tersebut bertepatan dengan pertemuan Presiden PA Mahmoud Abbas dengan mitranya dari Mesir Abdel Fattah El Sisi di Kairo.

Kedua pemimpin tersebut menyatakan penolakan terhadap segala bentuk eskalasi Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Mereka juga membahas upaya untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.

Baca Juga: Menlu Abbas Araghchi Tegaskan Iran Tak Terpengaruh Hasil Pemilu AS 2024

Seorang sumber Mesir mengungkapkan kepada Al Qahera TV selama akhir pekan bahwa Fatah dan Hamas akan bertemu di Kairo untuk membahas pembentukan komite untuk Gaza pascaperang.

Delegasi Hamas yang mengunjungi ibu kota Mesir tersebut dipimpin oleh wakil kepala Biro Politik, dan termasuk anggota Politbiro Bassem Naim dan kepala hubungan nasional Hussam Badran.

Delegasi Fatah termasuk Wakil Ketua partai Mahmoud al-Aloul, anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Azzam al-Ahmad, dan kepala Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh.