Baca Juga: Full Spoiler One Piece 1080: Monkey D Garp Kejutkan Nakama dengan Kekuatan Haki Penakluk!
Karena semua parpol dan para caleg biasanya hanya menyosialisasikan pada masa kampanye. Gambaran sosok partai dan para caleg tentu sangat terbatas dan biasanya jauh dari objektif. Di Indonesia semua
parpol nyaris tidak pernah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kalau ada pendidikan politik biasanya, hanya terbatas pada kader dan pengurus pusat maupun daerah.
Alih-alih memberikan oendifikan politik, menyapa publik pun dilakukan hanya seputat pemilu.
Praktis para calon pemilih kita kelak, ibarat membeli kucing dalam karung.
Jangan salahkan mereka nantinya memilih nama-nama yang populer, termasuk para pesohor dari kalangan artis.
Kadang para pemilih tak berpikir panjang tentang rekam jejak dan kapasitas mereka. Termasuk menutup mata terhadap artis-artis dan pesohor lainnya yang cacat moral.
Mereka tampil memukau, dan punya banyak dana cukup untuk "menyihir" sebagian besar pemilih.
Kondisi itulah yang membuat PDIP berkeberatan, dengan sistem proporsional terbuka dalam pemilu nanti.
Baca Juga: Perkiraan Cuaca DKI Jakarta Kamis, 6 April 2023, BMKG Sebut Cerah Berawan Sepanjang Hari
Memilih langsung para caleg dikhawatirkan terjadi asal pilih. Memilih dengan kacamata kuda.
Bisa karena alasan popularitas, bisa juga karena uang. Sehingga PDIP mencemaskan kualitas anggota Dewan di semua tingkatan jika sistem proporsional terbuka terus dijalankan.
Sementara partai-partai di luar PDIP tak peduli dengan kekhawatiran atas "berbahayanya", sistem proporsional yang bertumpu pada caleg.
Alasannya selain sistem ini dapat menghindarkan para pemilih "membeli kucing dalam karung" juga dapat mengurangi hegemoni parpol. Yang bertarung dalam sistem proporsional terbuka bukan lagi antarparpol tapi antarcaleg.