Tanggapi Usulan Pilkada Tak Langsung, Ray Rangkuti Ingatkan Kejadian Demo Agustus 2025: Ambil Hati Rakyat, Bukan Hak Rakyat

SENAYANPOST - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tengah jadi sorotan publik.

Salah satunya adalah pengamat politik Ray Rangkuti yang menyebut Pilkada tak langsung bisa mengembalikan sistem sentralisasi seperti politik di masa lalu.

Ray Rangkuti juga menyebut ada beberapa mudarat jika pemerintah melaksanakan Pilkada tak langsung untuk pemilihan umum (Pemilu) selanjutnya.

Pilkada Lewat DPRD Tak Cocok dengan Sistem Desentralisasi

Indonesia saat ini menganut sistem desentralisasi, sehingga menurut Ray, tidak ada alasan untuk Pilkada melalui penunjukkan DPRD.

Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Fakta Lain saat Arab Saudi Beri Tambahan 20 Ribu Kuota Haji hingga Seret Eks Menag Yaqut Cholil Qoumas

"Kalau misal desain kita ketatanegaraan kita sentralisme seperti yang dulu, mungkin masih ada argumen untuk mengatakan DPRD-nya dipilih aja, toh mereka mewakili pemerintah pusat," kata Ray dikutip dari tayangan siniar di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up pada Kamis, 15 Januari 2026.

"Tapi, kalau desain kita desentralisasi seperti yang sekarang, itu tidak relevan lagi pemerintah kepala daerah dipilih oleh DPRD," lanjutnya.

Pasalnya, kepala daerah menurut Ray harus menjadi representasi dari daerah tersebut.

"Kalau dulu lebih kuat representasi dari pemerintah nasional karena kita sentralisme. Jadi, segala sesuatu harus sesuai keinginan pemerintah pusat," lanjutnya.

Sementara saat ini, dengan sistem desentralisasi, kewenangan diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga menurutnya tak relevan jika dipilih DPRD.

Baca Juga: Mahfud MD Sorot Laporan Polisi pada Pandji Pragiwaksono, Bahas soal Isu Tambang untuk Ormas di Mens Rea

Indonesia Punya Banyak Partai Politik

Banyaknya jumlah partai politik membuat pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi tidak relevan.