Syahganda lantas menyebut bahwa kasus ijazah Joko Widodo yang menyeret Roy Suryo cs bukan berkaitan dengan kasus korupsi.
“Ini kan sebenarnya soal tujuan mulia, bahwa kemudian mengakibatkan keributan-keributan, itu urusan lain,” kata Syahganda.
“Roy Suryo ini nggak ada urusan korupsi, ini urusan bagaimana kita melakukan kontrol publik terhadap orang yang berkuasa, kebetulan ini ijazah palsu. Satu hari saya bisa mempertanyakan kenapa si anggota pejabat pemerintah tertentu bisa punya mobil Rp5 miliar? Bisa kan, satu ijazah, satu benda,” jelasnya.
Baca Juga: Keberadaan Ijazah Jokowi Bukan Mitos, Polda Metro Jaya Klaim di Bawah Penguasaan Kepolisian
Ia menyebut bahwa rakyat bisa melakukan gugatan pada pejabat publik sebagai bentuk partisipasi sipil dalam demokrasi.
"Keributannya itu adalah di luar itu, tapi mereka ini menurut saya orang-orang yang mulia," tuturnya.
Sementara itu, dalam kasus tudingan ijazah Jokowi, Polda Metro Jaya menetapkan 8 tersangka yang dibagi menjadi dua klaster dengan jeratan pasal yang berbeda pada 7 November 2025.
Tersangka untuk klaster pertama dengan inisial ES, KTR, MRF, RE, dan DHL dikenakan Pasal 310, Pasal 311, Pasal 160 KUHP, Pasal 27a Juncto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.
Kemudian untuk klaster kedua ada 3 orang, yakni RS, RHS, dan TT dengan dikenakan Pasal 310, Pasal 311 KUHP, Pasal 32 Ayat 1 Juncto Pasal 48 Ayat 1, Pasal 35 Juncto Pasal 51 Ayat 1, Pasal 27a Junto Pasal 45 Ayat 4, Pasal 28 Ayat 2 Juncto Pasal 45a Ayat 2 Undang-Undang ITE.***
Artikel Terkait
Tanggapan Kejagung soal Presiden Prabowo Beri Abolisi ke Tom Lembong di Skandal Korupsi Impor Gula
Momen Anies Baswedan Temui Tom Lembong di Rutan Cipinang usai Eks Mendag RI Itu Dapat Abolisi dari Prabowo
Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong, Fahri Hamzah: Prabowo Gunakan Hak Prerogatif Demi Kerukunan
AM Hendropriyono Ungkap Abolisi dan Amnesti Buka Ruang Refleksi Etika Kekuasaan dan Kemanusiaan Hukum
AM Hendropriyono Tanggapi Pemberian Amnesti dan Abolisi Prabowo kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto: Itu adalah Wajah Dewasa Demokrasi Kita