Serangkaian kasus itu terjadi hampir di berbagai daerah, mulai dari Trenggalek, Agam, Karawang, hingga Bekasi.
Bahkan pada Agustus 2025, polisi menetapkan ketua yayasan pesantren di Tapanuli Selatan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap santriwati berusia 17 tahun.
Kondisi ini membuat Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mendorong pemerintah segera menyusun kurikulum anti pencabulan dan kekerasan seksual di sekolah dan pesantren.
Kritik DPR: Kepercayaan Dilukai, Harapan Dikhianati
Dalam kesempatan berbeda, Lalu Hadrian menilai lembaga pendidikan seharusnya menjadi ruang aman bagi anak-anak untuk belajar, bukan tempat yang menimbulkan trauma.
"Namun fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak kini berubah menjadi arena teror, tempat di mana kepercayaan dilukai dan harapan dikhianati," ujar Lalu dalam keterangan resminya, pada Selasa, 22 Juli 2025.
Baca Juga: Isu Anies Baswedan Bakal Dijegal di Pemilu 2024, Musni Umar: Bukan Isapan Jempol Semata
Hingga kini, pernyataan Menag Nasaruddin menimbulkan perdebatan lebih luas.
Salah satu poinnya, terkait pemerintah yang akan serius membangun sistem perlindungan di pesantren, atau justru membiarkan narasi 'isu dibesar-besarkan' menutupi akar persoalan yang sesungguhnya.***
Artikel Terkait
Reaksi Awal Gus Umar Wahid saat Ditawari Ketua Timses Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng 2024
Adik Presiden Ke-4, Umar Wahid, Buka Suara Terkait Kabinet Gemuk Prabowo Subianto, Bandingkan dengan era Gus Dur
Menteri Agama Prof Nasaruddin Umar Cetak Hattrick Prestasi di 100 Hari Pertama Kabinet Merah Putih
Jiwa Besar Prof Nasaruddin Umar Terima Kordinator Aksi Fitnah Dirinya : Semoga diberi Hidayah
Bersama Prof Nasaruddin Umar