Pemprov Jabar Undang Ratusan Alim Ulama Terkait Ponpes Al Zaytun Indramayu, Uu Ruzhanul Ungkap Hal Ini

SENAYAN POST - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Wakil Gubernur (Wagub) Uu Ruzhanul Ulum mengadakan musyarawah bersama para alim ulama terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun Indramayu.

Wagub Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa pihaknya sudah mendiskusikan terkait polemik Ponpes Al Zaytun Indramayu pada Senin pagi, 19 Juni 2023.

Saat ini, Wagub Uu Ruzhanul Ulum tengah merumuskan langkah selanjutnya yang akan diambil Pemprov Jabar terkait Ponpes Al Zaytun Indramayu belakangan ini.

Baca Juga: Ibu Michelle Joan Meninggal Dunia, Bersama sampai Detik Terakhir

Diketahui, pernyataan pimpinan Ponpes Panji Gumilang sempat mendapat sorotan publik.

Tidak hanya itu, Ponpes yang dipimpin Panji Gumilang ini disinyalir terkait dengan gerakan NII atau Negara Islam Indonesia.

"Kemarin, hari Senin pagi, saya bersama dengan sejumlah ulama, pimpinan pondok pesantren, pimpinan organisasi islam, dan kiyai di Jawa Barat berdiskusi dan merumuskan terkait langkah strategis yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait polemik di Pondok Pesantren Al Zaytun," tulis Uu Ruzhanul Ulum pada 20 Juni 2023, dikutip SenayanPost.com dari Instagram @ruzhanul.

Baca Juga: Kondisi Mental Anak Puput Kacau, Imbas Tak Diakui Doddy Sudrajat sebagai Anak Kandungnya

Uu menerangkan bahwa Pemprov Jabar akan mengambil langkah terbaik terkait polemik ini.

Sebelumnya, Ponpes ini sempat didemo ribuan massa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM) hingga aparat keamanan turun tangan.

Setidaknya ada lima tuntutan dari massa FIM tersebut, di antaranya mengusut tuntas adanya dugaan aliran sesat.

Baca Juga: Ancaman 5 Tahun Penjara dan Denda Rp100 Juta Menanti Doddy Sudrajat, Akibat Tak Akui Aisyah Anak Kandung

"Hal ini dilakukan sebagai bentuk ikhtiar agar langkah yang ditempuh tidak salah dan dapat menyikapi bukti-bukti yang meresahkan masyarakat selama ini di media sosial," lanjutnya.

Uu Ruzhanul meminta doa khususnya warga Jawa Barat agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menciderai citra pondok pesantren.