Dewan Perdamaian Gaza Jadi Tandingan PBB? Begini Komentar Marty Natalegawa

photo author
Amila Y F, Senayan Post
- Jumat, 27 Februari 2026 | 13:13 WIB
Mantan Menlu RI Marty Natalegawa berkomentar soal Dewan Perdamaian Gaza atau BoP yang kabarnya akan menyaingi PBB belum lama ini. (Instagram.com/@rizalz)
Mantan Menlu RI Marty Natalegawa berkomentar soal Dewan Perdamaian Gaza atau BoP yang kabarnya akan menyaingi PBB belum lama ini. (Instagram.com/@rizalz)

SENAYANPOST - Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza akhir-akhir ini menjadi sorotan masyarakat.

Diketahui, badan yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut tidak sedikit menuai kontroversi.

Salah satu kontroversi itu adalah BoP dianggap menyaingi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang seharusnya bisa menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina.

BoP ini dibentuk untuk mewujudkan perdamaian di Jalur Gaza setelah invasi dan genosida yang dilakukan oleh Israel penjajah.

Baca Juga: Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran Sebut Perundingan Nuklir dengan AS akan Berlanjut, Kapan?

Mengenai hal tersebut, mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa ikut berkomentar soal ini.

"Itu adalah pertanyaan yang sangat wajar, karena dalam Piagam BoP itu sendiri, memang menunjukkan BoP sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki ruang kerja mengenai konflik internasional," kata Marty Natalegawa pada 25 Februari 2026, dikutip SenayanPost.com dari Antara.

Menurut Marty, BoP ini agak unik karena sifatnya yang pribadi meskipun menangani konflik internasional, khususnya di Gaza.

Oleh karena itu, tidak sedikit akademisi, pengamat geopolitik, dan masyarakat yang mempertanyakan keikutsertaan Indonesia dalam badan ini.

Baca Juga: Israel Penjajah Resmi Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Meskipun demikian, Marty menduga pemerintah Indonesia sudah memperhitungkan semuanya, termasuk opsi keluar dari badan yang dibentuk di Davos, Swiss itu.

Tidak sedikit juga negara-negara Barat yang diundang oleh Trump menolak atau sedang mempertimbangkan untuk bergabung, seperti Rusia dan Tiongkok.

"Namun, yang BoP ini, sekali lagi khas sifatnya karena pribadi dari seseorang ini sangat dominan dan bisa dikatakan supranasional. Jadi, karena itulah mungkin pertanyaan-pertanyaan muncul. Tapi kami berpikir pemerintah Indonesia mungkin sudah mempertimbangkan semua hal ini," terangnya.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Amila Y F

Sumber: Antara

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X