Bahkan Rais Akbar Hadratussyekh K.H. Hasyim Asy’ari, juga tetap dibatasi wewenangnya oleh anggaran dasar.
"Maka mari kita berpikir tetap dengan betul agar tatanan ini tidak diruntuhkan dan membawa jam’iyah ini mundur 100 tahun," kata dia.
Dalam kesempatan itu pula, Gus Yahya menilai rapat harian syuriyah sudah bermasalah sejak awal.
"Mau pengaruh atau tidak pengaruh, monggo. Tapi sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan harian syuriyah itu sangat bermasalah, membuat keputusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Semua ikutannya dari keputusan ini bermasalah semua," ujarnya.
Ia juga mengkritisi rencana Rapat Pleno PBNU pada 9 Desember 2025 yang disebut mendasarkan diri pada keputusan bermasalah itu.
"Kalau itu didasarkan pada rapat harian syuriyah tanggal 20 November 2025, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Pengambilalihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Aam sangat-sangat bermasalah," ujarnya.
Gus Yahya pun menambahkan bahwa dirinya akan terus berkomunikasi dengan para kiai sepuh serta PWNU dan PCNU seluruh Indonesia untuk mencari penyelesaian terbaik.***
Artikel Terkait
Gus Yahya Tegaskan Menolak Tinggalkan Jabatan Ketua Umum PBNU
Syuriyah PBNU Soroti Dugaan TPPU Rp100 M, Sebut Masuk Pertimbangan Pemecatan Gus Yahya
Rais Aam Miftachul Akhyar Umumkan PBNU Bentuk Tim Pencari Fakta Usai Copot Gus Yahya dari Jabatan Ketum
Aktivis Muda NU Tegaskan Konflik PBNU Sudah Tidak Bisa Jam’u, Kini Saatnya Tarjih
Arah Gerak NU Dipertanyakan, Mahfud MD Nilai PBNU Kini Berubah Layaknya ‘PTNU’