Prabowo Turun Gunung, KPK Pastikan Penyelidikan Proyek Kereta Cepat Whoosh Tetap Jalan

Pernyataan Tegas Presiden Prabowo Bakal Tanggung Jawab soal Whoosh

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan telah mempelajari polemik yang dihadapi Whoosh saat menghadiri revitalisasi Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa, 4 November 2025.

"Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya," kata Prabowo saat mengisi sambutannya.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Kritik Proyek Kereta Cepat Whoosh, Sebut Megawati Kerap Pertanyakan Urgensi Pembangunan

"Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung nggak ada masalah itu," tambahnya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian meminta PT KAI untuk fokus pada pelayanan rakyat.

"Jadi, PT KAI nggak usah khawatir, semua nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita," imbuhnya.

"Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh," tegasnya.

Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

Tudingan adanya mark up dana proyek Whoosh ini diutarakan oleh Mahfud MD dalam siaran YouTube Mahfud MD Official yang diunggah pada 14 Oktober 2025.

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan KPK, Ada Pihak Lain yang Seharusnya Dipanggil Terkait Dugaan Mark Up Whoosh

"Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat tetapi di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS, naik tiga kali lipat," kata Mahfud MD.

"Siapa yang menaikkan? Uangnya ke mana? Naik tiga kali lipat. 17 juta dolar AS ya, dolar Amerika nih, bukan rupiah, per kilometernya menjadi 52 juta dolar AS di Indonesia. Nah, itu mark up. Harus diteliti siapa yang dulu melakukan ini," jelasnya.

Dugaan adanya mark up itulah yang menurut Mahfud harus diperiksa agar diketahui kemana saja aliran uangnya.

Mahfud sendiri menegaskan bahwa dirinya juga bersedia jika dipanggil untuk dimintai keterangan, tapi tetap menolak untuk membuat laporan resmi.