Polemik Utang Proyek Whoosh Kereta Cepat Jakarta Bandung, Istana: Sedang Mencari Skema Terbaik

photo author
Amila Y F, Senayan Post
- Sabtu, 1 November 2025 | 22:01 WIB
Pemerintah saat ini mencari jalan keluar terkait utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung Whoosh yang saat ini jadi sorotan. (Instagram.com/@keretacepat_id)
Pemerintah saat ini mencari jalan keluar terkait utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung Whoosh yang saat ini jadi sorotan. (Instagram.com/@keretacepat_id)

SENAYANPOST - Pemerintah tengah mencari skema terbaik untuk mendapatkan kelonggaran waktu pembayaran sisa utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Pembahasan itu menjadi salah satu agenda dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto beberapa hari lalu.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden meminta jajarannya menghitung ulang kewajiban keuangan proyek strategis nasional tersebut dan mempertimbangkan opsi perpanjangan masa pembayaran utang.

"Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungannya," ujar Prasetyo kepada wartawan di Jakarta pada Kamis 30 Oktober 2025.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Kritik Proyek Kereta Cepat Whoosh, Sebut Megawati Kerap Pertanyakan Urgensi Pembangunan

"Salah satu opsinya adalah kemungkinan untuk meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran," imbuhnya.

Tugas Khusus untuk Hitung Ulang Utang Whoosh

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani untuk menghitung kembali sisa utang proyek KCJB.

Menurut Prasetyo, ketiganya juga diminta mencari alternatif skema pembiayaan jangka panjang yang tidak membebani keuangan negara, sambil tetap menjaga keberlanjutan proyek.

"Mereka menghitung lagi detilnya, kemudian opsi-opsi untuk meminta perpanjangan masa pinjaman. Itu bagian dari skenario skema terbaik," ujarnya.

Baca Juga: Mahfud MD Ingatkan KPK, Ada Pihak Lain yang Seharusnya Dipanggil Terkait Dugaan Mark Up Whoosh

Prasetyo menegaskan, pemerintah berkomitmen memperbaiki tata kelola transportasi publik secara menyeluruh, tidak hanya di sektor kereta cepat.

"Kewajiban pemerintah adalah menyediakan transportasi publik yang baik, mulai dari kereta api reguler, bus, kapal, hingga moda lainnya," tuturnya.

Utang Capai Rp116 Triliun, Danantara Cari Solusi

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Amila Y F

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X