Terdapat pula 8 tuntutan tambahan ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan RI. Waktu penyelesaiannya ditetapkan lebih panjang, yakni hingga 31 Agustus 2026.
Perihal itu, Bahlil lantas mengakui, aspirasi tersebut harus diperhatikan secara cermat. Menurutnya, setiap poin yang diajukan masyarakat mencerminkan kebutuhan agar pemerintah lebih dekat dengan rakyat.
"Tentu langkahnya harus terukur. Kami ingin memastikan setiap aspirasi benar-benar ditindaklanjuti dengan kebijakan yang realistis," kata Bahlil.
Menteri ESDM itu juga mengingatkan, proses penyelesaian tuntutan bukan hal yang bisa dilakukan secara instan. Pemerintah dan partai politik, kata Bahlil, perlu merumuskan solusi yang menyeluruh agar tidak menimbulkan masalah baru.
"Rakyat tentu berharap ada langkah nyata. Karena itu kami akan dorong agar respons terhadap tuntutan ini bisa memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat," ucap Bahlil.
Terakhir, Bahlil berkomitmen untuk menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat yang tertuang dalam 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat tersebut pedoman bekerja.
"Kami berkomitmen menjaga komunikasi dan menjadikan aspirasi rakyat sebagai pedoman dalam bekerja," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Janji Puan Maharani: DPR akan Berbenah hingga Terbuka Mendengar Aspirasi Rakyat, Bakal Proses Kebijakan Tunjangan dan Kunjungan Luar Negeri
Istana Jelaskan Kriteria Polisi Naik Pangkat: Jadi Korban Tindak Anarki oleh Pelaku Anarki
Viral 17+8 Tuntutan Rakyat di Medsos, Yusril: Pemerintah Respons Positif, Mustahil Mengabaikan
Dipanggil Prabowo ke Istana, Kepala BIN Sebut Indonesia Sudah Aman Usai Rangkaian Demonstrasi Agustus 2025
Unggah Deretan Foto Karangan Bunga Berisi Dukungan Usai Rumahnya Jadi Korban Penjarahan, Sri Mulyani Janji akan Jaga Kepercayaan Publik