Ihwal 17 Plus 8 Tuntutan, Menteri Bahlil Sebut Respons Terukur Jadi Kunci Jawab Aspirasi Rakyat

SENAYANPOST - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan pihaknya akan bersikap serius dalam merespons aspirasi masyarakat yang saat ini tengah menjadi sorotan publik.

Pernyataan Bahlil ini merujuk pada paket 17 Plus 8 Tuntutan Rakyat yang disuarakan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.

Ia menyampaikan bahwa Partai Golkar tidak akan tinggal diam atas tuntutan rakyat ini, usai demonstrasi di depan Kompleks DPR dan MPR RI Senayan hingga berakhir ricuh dan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia.

Baca Juga: Unggah Deretan Foto Karangan Bunga Berisi Dukungan Usai Rumahnya Jadi Korban Penjarahan, Sri Mulyani Janji akan Jaga Kepercayaan Publik

"Golkar tidak akan tinggal diam. Kami akan mempelajari semua poin dalam tuntutan itu dan memberikan respons yang proaktif serta terukur," ujar Bahlil usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 4 September 2025.

Bahlil yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar, menekankan pentingnya aspirasi rakyat sebagai bagian dari sistem demokrasi.

"Kami menghargai semua perkembangan aspirasi dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Itu adalah kontrol bagi jalannya negara demokrasi," jelasnya.

Ia menyebut proses ini harus dipandang sebagai upaya memperkuat kehidupan berbangsa.

Baca Juga: Pakai Rompi Pink dan Tangan Terborgol, Nadiem Makarim Tersangka Kasus Korupsi Chromeboook: Tuhan Melindungi Saya, Kebenaran akan Keluar

"Sudah barang tentu ini bagian dari proses bagaimana kita dorong agar demokrasi ke arah yang lebih baik," tegas Bahlil.

Sebagai catatan, tuntutan rakyat 17 Plus 8 merupakan gabungan aspirasi yang berisi 17 tuntutan utama dan 8 tuntutan tambahan.

Isi tuntutan yang ramai diserukan sejumlah influencer seperti Fathia Izzati hingga Jerome Polin tersebut mencakup isu ketenagakerjaan, hukum, HAM, lingkungan, hingga reformasi politik dan pendidikan.

Dokumen yang beredar luas di media sosial menunjukkan, 17 tuntutan utama diberi tenggat penyelesaian hingga 5 September 2025.

Target pelaksanaannya melibatkan Presiden Prabowo, DPR, ketua umum partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian sektor ekonomi.