Janji Puan Maharani: DPR akan Berbenah hingga Terbuka Mendengar Aspirasi Rakyat, Bakal Proses Kebijakan Tunjangan dan Kunjungan Luar Negeri

SENAYANPOST - Ketua DPR RI, Puan Maharani, berjanji pihaknya akan terus melakukan pembenahan dan evaluasi usai terjadi demonstrasi di depan kompleks Senayan dan berakhir dengan ricuh.

Tak hanya itu, dirinya juga memastikan bahwa DPR akan lebih terbuka dan aspirasi masyarakat akan didengar.

"Kami akan mengevaluasi, kami berbenah diri, kami akan terus mendengar aspirasi rakyat dan semua elemen bangsa dengan lebih terbuka, lebih baik dalam membangun bangsa," ujar Puan dalam keterangan resminya pada Rabu, 3 September 2025.

"DPR mendengarkan semua masukan dan akan menindaklanjuti sesuai mekanismenya, ini bagian dari upaya pembenahan yang nyata dan bertanggung jawab," imbuhnya.

Baca Juga: Viral Video Ferry Irwandi di Lokasi Aksi Demo, Minta Massa Pulang Demi Hindari Provokasi

Politikus dari fraksi Partai PDI-P itu juga menegaskan DPR akan terus aktif mendampingi setiap proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.

"DPR akan terus bersinergi dengan Pemerintah. Kita satu barisan dalam membangun bangsa, tentu dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan sesuai konstitusi," terangnya.

Ia juga meminta agar semua pihak menjaga kondusifitas dan tetap saling menghormati satu sama lain.

Menurutnya, cara tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun bangsa.

"Kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, semua harus menahan diri, dan jangan saling menyakiti. Kita saling menghormati dan saling menjaga," ujarnya.

Baca Juga: Polisi Penabrak Affan Kurniawan Dipecat Tidak Hormat, Kompol Cosmas Kaju Gae Dinyatakan Bersalah

Mengenai pencabutan beberapa kebijakan internal DPR seperti yang diinstruksikan oleh Prabowo, Puan menyatakan kalau hal itu akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

Salah satu kebijakan yang akan dicabut seperti besaran tunjangan anggota dewan dan mengenai kunjungan ke luar negeri.

"Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri," imbuh mantan Menko PMK itu.***