SENAYANPOST - Blokir rekening massal, menjadi fenomena yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat.
Banyak warganet mengeluhkan aktivitas perbankan mereka terganggu, terlebih saat ingin mengajukan banding namun terhalang hari libur.
Di balik kegaduhan ini, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, akhirnya angkat bicara.
Ia menyebut penghentian sementara transaksi dilakukan khusus pada rekening dormant alias rekening tidak aktif yang berpotensi disalahgunakan.
Baca Juga: Blokir Rekening Bank Massal Terkait Dugaan Judi Online, PPATK: Ada Dua Cara Buka Blokir
Langkah tegas ini diambil menyusul temuan puluhan ribu rekening yang terlibat dalam aktivitas ilegal, mulai dari penyimpanan dana hasil penipuan, jaringan narkoba, hingga praktik judi online.
Pemblokiran ini, jelas Ivan, bukan tindakan spontan. Bahkan sejak tahun 2024, PPATK telah mengidentifikasi lebih dari 28.000 rekening yang digunakan untuk deposit dalam judi online yang sebagian besar dari praktik jual beli rekening.
"Pada tahun 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari jual beli rekening yang digunakan untuk deposit perjudian online," ucap Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.
Modus yang sering ditemukan adalah penggunaan rekening dormant yang dikendalikan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan pemilik asli.
Baca Juga: Mahfud MD dan PPATK Dilaporkan MAKI Buntut Transaksi Mencurigakan Rp349 triliun: Nggak Apa-apa
Karena risiko itulah, PPATK bertindak dengan melakukan penghentian sementara transaksi.
“Langkah ini merupakan implementasi dari Gerakan Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang dilakukan oleh PPATK dan stakeholder lainnya dan juga sebagai bagian dari upaya PPATK dalam melindungi kepentingan umum serta menjaga integritas sistem keuangan Indonesia,” ujar Ivan dalam pernyataan tertulis, Minggu 18 2025.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pemilik rekening yang terdampak tetap memiliki hak penuh atas uang mereka.
Reaktivasi bisa dilakukan dengan mendatangi cabang bank masing-masing dan mengikuti prosedur yang berlaku.
Artikel Terkait
Diduga Hasil Korupsi dan TPPU, PPATK Buka Suara Terkait Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu
Temuan Baru Kemenkeu dan PPATK soal Transaksi Mencurigakan Rp349 Triliun
Mahfud MD dan PPATK Dilaporkan MAKI Buntut Transaksi Mencurigakan Rp349 triliun: Nggak Apa-apa
Judi Online Merajalela, AM Hendropriyono Sebut Pemerintah Bisa Tiru Upaya Malaysia
Agar Tak Terjerat Judi Online, PWNU Yogyakarta Usul Pemerintah Buat Aturan Larangan Remaja Akses Medsos
Blokir Rekening Bank Massal Terkait Dugaan Judi Online, PPATK: Ada Dua Cara Buka Blokir