Peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, seperti Sumpah Pemuda 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atau langkah-langkah persiapan kemerdekaan seperti perumusan Pancasila dan UUD 1945, semuanya terjadi di pulau Jawa meskipun peristiwa itu melibatkan hampir semua tokoh dari seluruh pelosok Nusantara.
Kita tidak dapat membayangkan bagaimana jika Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seperti beberapa Sultan di daerah lain, berkolaborasi dengan Belanda, lalu menolak Pemerintah Republik Indonesia?
Sikap Sri Sultan Hamengkubuwono, ternyata mendapatkan legitimasi dari seluruh rakyat Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dalam Peristiwa Tugu, 12 April 1948.
Peristiwa ini terjadi di Stasiun Tugu Yogyakarta, sehingga sering disebut dengan Peristiwa Tugu. Saat itu, rombongan delegasi Belanda baru turun dari kereta api, dalam perjalanan menuju Kaliurang untuk sebuah perundingan dengan pejabat Republik Indonesia.
Namun delegasi Belanda yang dipimpin oleh orang Indonesia sendiri, mendapat "sambutan" dari sekitar 10 ribu rakyat dari Yogyakarta dan sekitarnya.
Baca Juga: Lirik Lagu aespa, YOU, Hafalin dan Nyanyi Bareng yuk!
Massa rakyat itu meneriakkan sumpah serapah, bahkan beberapa pemuda sempat memukul anggota delegasi Belanda itu.
Meskipun segala persiapan pengamanan telah dilakukan secara matang, namun melihat antusiasme rakyat untuk "melecehkan" delegasi Belanda, maka pihak keamanan tidak bisa berbuat banyak, karena kuatir akan terjadi kekisruhan yang lebih parah lagi.
Mendengar peristiwa itu, Gubernur Jenderal Van Mook marah dan berencana untuk memulangkan delegasinya ke Jakarta kembali. Namun akhirnya urung dilakukan karena ia harus menghormati Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang memerintahkan agar segera diadakan perundingan antara Belanda dan Republik Indonesia.
Apalagi setelah peristiwa itu Ketua Delegasi Indonesia Mohammad Roem, segera menyampaikan permintaan maaf kepada Delegasi Belanda.
Selanjutnya Sultan Hamengkubuwono IX melalui radio selaku Gubernur Militer Yogyakarta, menyesali insiden itu dan meminta kepada rakyat untuk tidak mengulangi lagi.
Namun peristiwa itu menunjukkan bahwa rakyat Yogyakarta dan Jawa Tengah, sangat mendukung perjuangan Sultan bersama Pemerintah Republik Indonesia, untuk merawat "bayi yang kelak bernama "Republik Indonesia" di Yogyakarta.
Dalam peristiwa lain, pada 15 Januari 1949, atas mandat Musyawarah Federal dibentuk Komisi Penghubung yang akan bermusyawarah secara informal dengan tokoh- tokoh Republik Indonesia.
Artikel Terkait
Persiapan Mudik, Tarif Jakan Tol Jakarta - Yogyakarta Terbaru 2023
Yogyakarta Kembali Diguncang Gempa dengan Guncangam Kuat Gempa Magnitudo 6,4
Atap Taman Budaya Gunung Kidul Ambrol Akibat Gempa Magnitudo 6,4 Yogyakarta
Guru Besar dan Akademisi di Yogyakarta Deklarasikan Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pemilu 2024
Sebuah Cerita dari Saksi Mata, Kenangan 1 Oktober Penculikan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono di Yogyakarta