Oleh; Avihu Zakai, Profesor Emeritus di Departemen Sejarah Universitas Hebrew Israel
Dimuat di Media Israel Haaretz pada 20 Januari 2026
Pada tahun 2018, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat menerbitkan "How Democracies Die," yang menunjukkan bagaimana para pemimpin yang terpilih secara demokratis secara bertahap melemahkan dan mengubah sistem demokrasi dari dalam, tanpa intervensi eksternal yang dramatis.
Para penulis menggambarkan demokrasi yang tidak lenyap melalui kudeta militer, tetapi lebih tepatnya di tangan para pemimpin terpilih yang merusak institusi dan norma demokrasi, seringkali dengan persetujuan atau ketidakpedulian publik. Setelah penerbitan buku tersebut, judul berita Washington Post (selama masa jabatan pertama Donald Trump) berbunyi: "Demokrasi Mati dalam Kegelapan." Namun, di Israel, demokrasi tidak mati dalam kegelapan, tetapi secara terbuka, di siang bolong.
Dalam sistem demokrasi, para pemimpin dapat berkuasa dan, setelah terpilih, berupaya mengubah sistem politik itu sendiri. Inilah situasi saat ini di Israel di bawah Benjamin Netanyahu, dan baru-baru ini, di Amerika Serikat di bawah Trump. Hal ini terjadi di Jerman ketika Partai Nazi berkuasa, dan Adolf Hitler diangkat menjadi Kanselir. Ia mengakhiri demokrasi Jerman melalui kudeta bertahap yang dilakukannya sendiri, dan akhirnya menjadi diktator sepenuhnya. Demikian pula, Benito Mussolini, pemimpin Partai Fasis di Italia, diangkat menjadi Perdana Menteri pada tahun 1922, dan tujuan utamanya setelah menjabat adalah untuk membangun rezim totaliter dengan dirinya sebagai Pemimpin Tertinggi—Sang Duce.
Hingga saat ini, fondasi Negara Israel adalah demokrasi liberal, yaitu perpaduan prinsip-prinsip seperti pemerintahan mayoritas, bersama dengan prinsip-prinsip seperti perlindungan hak-hak individu, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap tirani mayoritas. Bentuk pemerintahan ini telah membatasi kekuasaan politik perwakilan terpilih melalui supremasi hukum dan konstitusi, dengan tujuan melindungi hak-hak warga negara.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi perubahan mendasar dari demokrasi liberal ke negara otokratis, di mana kekuasaan sebagian besar terkonsentrasi di tangan satu orang yaitu, Benjamin Netanyahu yang para kroninya menyerang lembaga-lembaga demokratis, menghancurkan budaya penghormatan terhadap supremasi hukum, melawan Mahkamah Agung, dan mendorong kudeta yudisial yang akan memberikan kendali kepada koalisi atas pemilihan hakim dan mengabaikan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan undang-undang yang tidak dianggap konstitusional atau tidak sesuai dengan Basic Laws Israel.
Salah satu konsekuensi berbahaya dari hal ini adalah penghancuran peran vital ruang publik, yang terletak di antara ruang privat dan politik, di mana Netanyahu ingin untuk tidak tunduk kepada hukum), padahal setiap warga negara dapat mengekspresikan pendapat mereka melalui pers secara bebas, termasuk melalui forum budaya, wahana seni, dan jalur-jalur lainnya. Netanyahu dan kelompoknya mendorong homogenitas palsu dan alokasi anggaran berdasarkan afiliasi partai. Mengendalikan sektor-sektor kebudayaan adalah bagian dari cara kudeta otoriter dilakukan, yang berupaya menghancurkan setiap elemen independent, yaitu peradilan, layanan sipil, media, dan budaya.
