Padahal, dalam perjalanannya, NU tidak pernah main main dalam membicarakan soal kejahatan korupsi, seperti dalam Munas Alim Ulama NU di Pondok Gede 2002, Munas Alim Ulama NU di Kempek 2012 dan Muktamar NU ke-33 di Jombang.
Munas NU di Pondok Gede 2002 memutuskan bahwa jika koruptor dari pejabat negara meninggal dunia maka hendaknya tidak dishalati; Munas NU di Kempek Cirebon 2012 memutuskan bahwa jika koruptor tidak jerah maka boleh diterapkan hukum mati, harta hasil korupsi disita negara dan tidak boleh mencalonkan diri lagi sebagai pejabat publik; Muktamar ke-31 Jombang memutuskan bahwa koruptor harus diberi sangsi moral dan sosial, dimiskinkan, dan diberi hukuman yang berat.
Diferensiasi Gus Dur dan Gus Yahya
Dalam forum Bahtsul Masail di Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, para kiyai yang hadir juga mendiskusikan tentang bahwa KH. Yahya Kholil Staquf (Gus Yahya) dalam menakhodai PBNU mengusung jargon “Menghidupkan Kembali Gus Dur”. Pertanyaannya, apakah Gus Yahya benar-benar “menghidupkan” kembali Gus Dur secara serius atau hanya klaim sepihak?
Untuk menjawab pertanyaan itu, para kiyai yang hadir menguji letak perbedaan dan persamaan antara Gus Dur dengan Gus Yahya dalam langkah-langkah dan kecenderungan mereka dalam konteks relasi dengan Yahudi-Israel. Adapun perbedaan-perbedaan di antara Gus Dur dan Gus Yahya dalam konteks relasi dengan Yahudi-Israel sebagai berikut;
Pertama, Gus Dur berjejaring dengan kalangan Yahudi moderat, di antaranya Shimon Peres. Shimon Peres seorang dari Partai Buruh memiliki pandangan mendukung adanya solusi dua negara (two states solution) yang damai, Israel dan Palestina. Perjanjian Oslo tentang solusi dua negara itu dilakukan ketika Partai Buruh berkuasa di Israel.
Gus Dur juga mengkritik dan tidak setuju dengan Partai Likud yang berorientasi kanan dan konservatif. Partai Likud tidak menghendaki adanya solusi dua negara, Israel dan Palestina. Mereka hanya ingin ada negara Israel. Di antara tokoh politisi Partai Likud adalah Mantan Perdana Menteri Ariel Sharon dan Benjamin Netanyahu, Perdama Menteri Israel saat ini.
Sedangkan Gus Yahya berjejaring dengan kalangan Yahudi radikal yaitu Benjamin Netanyahu dari Partai Likud melalui perantara Charles Holland Taylor. Video pertemuan Gus Yahya dengan Benyamin Netanyahu terus viral sampai hari ini.
Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur dan Gus Yahya berbeda dan bahkan bertolak belakang. Gus Dur berjejaring dengan kalangan Yahudi moderat yang sama-sama memperjuangkan terwujudnya dua negara yang damai sebagaimana arah kebijakan negara Indonesia yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di PBB.
Sedangkan Gus Yahya berjejaring dengan kalangan Yahudi radikal yang tidak menginginkan adanya dua negara damai, Palestina dan Israel, melainkan hanya mengingingkan negara Israel saja dan tidak mengakui negara Palestina. Hal ini jelas bertentangan dengan arah kebijakan negara Republik Indonesia.
Kedua, dalam berjejaring dengan Yahudi moderat, Gus Dur tidak memanfaatkan PBNU, melainkan atasnama pribadi. Sebab Gus Dur merupakan pemikir besar yang tulisannya tentang isu-isu luar negeri atau internasional cukup banyak dan sering diundang menjadi pembicara dalam forum-forum ilmiyah baik di dalam maupun di luar negeri. Sehingga, kapasitas pemikirannya diakui dunia.
Sedangkan Gus Yahya memanfaatkan posisinya sebagai Katib Aam PBNU saat sebelum menduduki ketua umum PBNU. Sebagaimana yang dikatakan KH. Said Aqil Siradj dalam pertemuan Kiai Sepuh di Pondok Pesantren Tebuireng, “Yahya sudah berhubungan dengan Zionis sejak menjabat Katib. Gus Yahya ke Israel ketika menjadi Katib.”
Bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada saat menjadi Katib Aam PBNU dan mengatasnamakan Katib Aam, bukan pribadi. Meski Gus Yahya bilang atas nama pribadi, tetapi pernyataan Benjamin Netanyahu sendiri di medosos resminya menyatakan Gus Yahya sebagai Katib Aam dan surat berlogo PBNU ke seorang Rabbi. Gus Yahya juga menghadiri forum American Jewish Committee di Amerika pada Juni 2018.
Tanda tangan sendirian atas nama Katib Aam PBNU Gus Yahya mengirim surat kepada Rabbi David Saperstein, Director Emeritus The Religious Action Center of Reform Judaism Washington DC Amerika Serikat menggunakan kop surat PBNU tertanggal 22 September 2021 dengan tujuan meminta Rabbi David untuk menjadi anggota Dewan Penasihat di Center for Shared Civilizational Values (CSCV). CSCV diketahui bukanlah lembaga/banom di bawah PBNU. Tidak ada tandatangan Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Rois Aam. Apakah ini sesuai dengan AD-ART? Jawabannya, pasti melanggar AD-ART. Terlebih isinya tidak ada kaitannya sama sekali dengan PBNU.
Ketiga, hal lebih parah terjadi ketika Gus Yahya menggunakan posisinya sebagai Ketua Umum PBNU untuk mengangkat Holland Taylor sebagai penasihat khusus Ketua Umum PBNU Gus Yahya. Holland Taylor inilah tokoh yang menyambungkan Gus Yahya dengan Benjamin Netanyahu dan tokoh-tokoh Zionis global seperti Peter Berkowitz. Apakah memasukkan orang asing berkewarganegaraan AS ke dalam struktur organisasi PBNU sesuai dengan AD-ART PBNU? Jawabannya jelas pasti bertenangan dengan AD-ART PBNU.
Meski Gus Dur punya jaringan internasional sangat luas, jauh di atas Gus Yahya, tetapi Gus Dur tidak pernah memasukkan orang asing ke dalam struktur organisasi PBNU. Di antara teman orang asing Gus Dur ialah Martin van Brunaisen, Greg Barton, Greg Fealy, dan lain-lain. Mereka diposisikan Gus Dur sebagaimana mestinya, yaitu peneliti sosial dan penulis, dan tidak dimasukan ke dalam struktur organisasi PBNU.
Mengundang para tokoh Zionis di forum R20 PBNU di Bali, di antaranya Peter Berkowitz. Mengundang Peter Berkowitz sebagai narasumber dalam forum pengkaderan tertinggi NU yaitu Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) NU PBNU.
Keempat, gerakan Gus Yahya adalah gerakan P to G (people to goverment), warga sipil dengan pemerintah, bukan P to P (people to people). Gus Yahya bertemu dengan Benjamin Netanyahu yang merupakan Perdana Menteri Israel, dan bertemu dengan Peter Berkowitz yang pernah sebagai pejabat di bagian kebijakan Menlu USA. Keduanya adalah tokoh pemerintahan yang sedang menjalankan agenda politk zionismenya.
