Dinamika geopolitik dan geoekonomi semakin berkembang, setelah Amerika Serikat menerapkan tarif resiprokal, bahkan dengan negara-negara sekutunya di sektor politik, sektor ekonomi dan sektor militer. Bahkan Australia yang terikat dalam aliansi militer AUKUS (Australia, United Kingdom and United States) dikenakan tarif sebesar 10 persen dan 50 persen untuk produk baja dan alumunium. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump hanya ingin ditemui secara G to G mengesampingkan hubungan multilateral dan berbagai komunitas atau aliansi ekonomi. Tujuannya untuk semakin memperkuat pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat.
Contoh saat delegasi Pemerintah Indonesia melobi untuk penurunan tarif resiprokal. Ternyata pihak Amerika Serikat tidak hanya berkepentingan dengan sejumlah komoditas ekspor, Amerika Serikat juga merasa dirugikan oleh QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), salah satu bentuk kedaulatan ekonomi menuju Indonesia yang berdikari.
Perkembangan dinamika geopolitik dan geoekonomi yang saling curiga ini mengharuskan sejumlah pemimpin negara mengangkat orang paling terpercayanya sebagai menteri luar negeri. Diplomasi tidak hanya dipahami sebagai lobi formal, akan tetapi berbagai dimensi menjadi bagian dari diplomasi, apakah itu ekonomi, keamanan, militer dan bahkan intelijen.
Bahkan Perdana Menteri Qatar Syaikh Muhammad bin Abdurrahman Al Tsani, menjabat sendiri posisi Menteri Luar Negeri. Menlu Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud memiliki latar belakang dalam industri militer. Menlu AS Marco Rubio adalah politisi Partai Republik yang memiliki latar belakang sebagai seorang jaksa, sehingga dalam berdiplomasi selalu memberikan tekanan seperti jaksa kepada lawan bicaranya. Menlu Turki Hakan Fidan merupakan bekas pasukan elit Tentara Turki yang pernah bekerja di Pasukan Gerak Cepat NATO kemudian bergabung dengan AKP, partai penguasa Turki.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menyatakan akan memimpin diplomasi Indonesia ke panggung dunia internasional. Maka dengan pernyataan itu, Presiden Prabowo Subianto mengangkat salah satu kader utamanya, Sugiono yang telah lama ditempa oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri di ‘Pesantren Hambalang.’ Selama 5 (lima) tahun terakhir ini, Sugiono mendalami perkembangan geopolitik di Komisi I DPR RI yang membidangi hubungan luar negeri, pertahanan, intelijen dan informasi.
Loyalitas Sugiono kepada Prabowo Subianto tidak dapat diragukan. Sugiono rela meninggalkan karir militernya, seperti halnya Hakan Fidan meninggalkan karir militernya yang cemerlang untuk mendampingi Recep Tayep Erdogan. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya kemudian menunjuk Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal. Posisi Sugiono dengan Prabowo Subianto semakin erat.
Artinya, Menlu Sugiono merupakan representasi dari Presiden Prabowo Subianto, yang berarti pertemuanya dengan suatu delegasi, adalah pertemuan delegasi tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto. Sterategi diplomasi seperti ini tepat di tengah perkembangan geopolitik dan geoekonomi yang semakin multipolar dan pragmatis, serta mengutamakan pendekatan G to G dari pada aliansi-aliansi politik dan ekonomi yang tidak mengikat secara kuat.
