Salah satu langkah pertama yang diharapkan pada pemerintahan baru adalah membekukan semua investasi infrastruktur yang berasal dari China.
Baca Juga: Digempur Berbulan-bulan, Kota Bakhmut Ukraina Hampir Dikepung Rusia
Masyarakat Melayu bukan mereka yang sangat pro AS, sehingga perubahan politik yang berlangsung di Malaysia adalah suatu permainan panjang (the Long Game).
Dengan demikian maka pada tahun 2023 ini kemungkinan kerajaan Malaysia bukan hanya akan menjauhkan diri dari China, tetapi juga akan berkembang menjadi proxy AS dalam menghadapi China di medan perang Asia Tenggara (Brian Berletic, The New Atlas 2022).
Tolok ukur seperti berlanjut atau tidaknya partisipasi Malaysia atau justru penarikan diri dari BRI dan klaim kedaulatan di LCS kelak akan menunjukkan, apakah The Long Game sebagai strategi penggalangan Washington terhadap Anwar Ibrahim dan jaringan yang membantunya akan berhasil atau justru gagal total.
Dalam CT Corp Leadership Forum pada 9 Januari 2023 pimpinan pengusaha patriotik Chairul Tanjung di Jakarta, Perdana Menteri Malaysia YAB Dato Seri Anwar Ibrahim menyatakan, bahwa prinsip yang diusungnya adalah kepentingan nasional Malaysia.
Baca Juga: Menteri Israel Serukan untuk Binasakan Kota Palestina di Tepi Barat
Kita harus baik-baik kepada Barat dan juga kepada China. Untuk itu patut diingat ucapan Winston Churchill pada 1945 : We have no lasting friends, no lasting enemies, only lasting interests. (kita tidak punya kawan abadi, tidak punya musuh abadi, kecuali kepentingan abadi).
Telepon ucapan selamat dari Presiden RI Jokowi kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baru pada tanggal 24 Nopember 2022, merupakan ucapan selamat yang pertama dari seorang Kepala Negara di dunia dapat dinilai sebagai langkah awal dari usaha kontra-penggalangan Indonesia, agar Malaysia dapat tetap bertahan di jalan yang selama ini ditempuh ASEAN.
Jalan tersebut telah membuktikan keberhasilan Indonesia dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga menuai serangkaian keuntungan bagi kepentingan nasional (National Interest) Indonesia.
Dengan pusaka politik yang merupakan strength (kekuatan) tersebut Indonesia nyata telah berhasil melaksanakan KTT G20 yang lalu di Bali, di tengah suasana yang sangat tegang antara negara-negara Barat dengan Timur atau antara negara-negara Utara dengan Selatan dalam perbandingan prosentase kekuatan seimbang 50 : 50.
Baca Juga: Komoro Resmi Larang Ikhwanul Muslimin
Sebagaimana ancaman (threat) dari LSM IRI yang berinduk pada NED yang telah membayang-bayangi Malaysia selama dua dekade terakhir, kini pada tahun 2023 yang terbentang di hadapan Indonesia adalah usaha destabilisasi dalam negeri oleh LSM-LSM tertentu dan para “pakar” asing, media massa yang apatriotik dalam berbagai jenis terutama di jagad siber, bahkan Lembaga Internasional resmi seperti PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dan Lembaga-Lembaga terhormat dunia yang kesusupan intelijen strategis negara-negara adikuasa.
PBB mengkritik KUHP Indonesia yang baru disyahkan oleh DPR dan Pemerintah, dengan alasan tidak sesuai dengan agenda International Sustainable Development 2030.
Agenda internasional tersebut menyangkut pembangunan berkelanjutan untuk men-tranformasikan situasi dunia kearah kedamaian dalam kebebasan, sehingga KUHP baru Indonesia dinilai mereka akan melanggar hak asasi manusia, erosi terhadap kebebasan pers dan akan berdampak diskriminatif terhadap perempuan, anak-anak serta memperburuk barbarisme kekerasan gender yang berdasarkan pada orientasi dan identitas seksual (Reuters, 9 Des 2022). Direktur Human Rights Watch Asia Elaine Pearson menyatakan, bahwa KUHP baru Indonesia benar-benar bencana bagi hak asasi manusia.