SENAYANPOST – Kanselir Jerman Friedrich Merz melontarkan peringatan keras bahwa serangan militer terhadap Iran tidak akan mampu membawa perubahan pemerintahan yang diinginkan. Merz juga mengkritik kebijakan Amerika Serikat yang dinilai tidak memiliki strategi jelas untuk mengakhiri perang yang sedang berkecamuk.
Berdasarkan laporan yang diterbitkan oleh Russian Today pada Selasa, 17 Maret 2026, Merz menyatakan keraguannya atas keberhasilan operasi militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Meskipun pada awalnya ia sempat mendukung langkah Washington, kini Merz menilai bahwa kekuatan senjata bukan solusi untuk masalah politik di Teheran.
Mengenal Friedrich Merz dan Isu Strategi Keluar
Friedrich Merz adalah pemimpin tertinggi Jerman yang menggantikan Olaf Scholz. "Strategi keluar" (exit strategy) yang ia maksud adalah rencana matang tentang bagaimana sebuah negara mengakhiri keterlibatan militernya di wilayah konflik tanpa menimbulkan kekacauan yang lebih besar.
Dalam konferensi pers pada Senin lalu, Merz menegaskan bahwa rezim di Iran memang harus diganti dengan pemerintahan yang memiliki legitimasi demokratis. Namun, ia menekankan bahwa memaksakan hal tersebut melalui pengeboman adalah langkah yang kemungkinan besar akan gagal total.
Baca Juga: Josep Borrell: Uni Eropa Kehilangan Kredibilitas Dunia Akibat Terlalu Tunduk pada Amerika Serikat
"Rezim Iran ini harus digantikan oleh pemerintah yang sah secara demokratis. Namun, melahirkan pemerintahan baru melalui pengeboman kemungkinan besar akan gagal," ujar Merz sebagaimana dikutip dari Russian Today.
Jerman Tolak Terlibat Militer
Selain mengkritik strategi Amerika Serikat, Merz juga secara tegas menolak keterlibatan militer Jerman dalam konflik tersebut. Ia menolak permintaan untuk mengirimkan armada laut ke Selat Hormuz, sebuah jalur perdagangan minyak yang sangat vital.
Selat ini menjadi rebutan karena penutupannya telah menyebabkan harga minyak dunia melonjak hingga 50 persen, menembus angka 100 dolar per barel.
Merz beralasan bahwa Jerman tidak memiliki mandat hukum dari organisasi internasional seperti PBB, Uni Eropa, atau NATO untuk ikut serta dalam operasi tersebut. Ia menegaskan bahwa perang ini bukanlah urusan NATO.
Baca Juga: Di Tengah Kelumpuhan Listrik Nasional Kuba, Trump Klaim Punya Hak Bebaskan atau Kuasai Havana
"Kami tidak memiliki mandat dari PBB, Uni Eropa, atau NATO yang diwajibkan oleh hukum. Kami tidak akan melakukannya," tegas Merz.
Dampak Ekonomi dan Krisis Pengungsi