Donald Trump Akan Berikan Pesangon 8 Kali Gaji Bagi PNS AS yang Mau Pensiun Dini

Menurut email yang dikirimkan, pemerintah menginginkan "tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel."

Meski militer dan beberapa badan tertentu mungkin akan menambah staf, banyak lembaga lainnya akan menghadapi restrukturisasi dan kemungkinan pemutusan hubungan kerja.

"Saat ini, kami tidak dapat memberikan jaminan penuh mengenai keberlanjutan posisi atau lembaga tempat Anda bekerja, tetapi jika posisi Anda dihapus, Anda akan diperlakukan dengan bermartabat. Reformasi tenaga kerja federal akan menjadi langkah besar," bunyi email tersebut.

Penawaran pensiun dini ini, diharapkan dapat menghemat anggaran pemerintah secara signifikan.

Baca Juga: Donald Trump Dilantik , AS Langsung Keluar dari Anggota WHO, Ini Alasannya

Pejabat senior pemerintahan memperkirakan bahwa jika 5 hingga 10 persen PNS bersedia mengundurkan diri, maka AS bisa menghemat sekitar USD 100 miliar atau sekitar Rp1.621 triliun (dengan asumsi kurs Rp16.214 per dolar AS).

Kebijakan ini pertama kali terungkap melalui sebuah memo yang dikirim oleh pemerintahan Trump kepada pegawai federal.

Para pegawai yang setuju untuk mundur diminta membalas email dengan menuliskan kata "resign."

"Tenaga kerja federal (PNS) harus menjadi yang terbaik yang bisa ditawarkan Amerika.

Baca Juga: Tim Donald Trump Sebut Bakal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Alasannya

Kami akan menuntut keunggulan di setiap level," demikian kutipan dari memo tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Channel News Asia pada Rabu, 29 Januari.

Program pensiun dini massal ini akan dimulai pada Selasa, 3 Februari, dan berakhir pada 6 Februari 2025.

Selain alasan efisiensi anggaran, kebijakan ini juga diyakini bertujuan untuk mendorong pegawai federal kembali bekerja dari kantor.

Selama beberapa tahun terakhir, banyak pegawai federal menikmati kebijakan bekerja dari rumah, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda.

Dengan kebijakan baru ini, Trump ingin mengubah budaya kerja di kalangan pegawai federal dan memastikan bahwa tenaga kerja pemerintah kembali ke kantor sesuai dengan kebijakan administrasi saat ini.***